1. Kebebasan memeluk agama diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal...
a. 27 ayat (2)
b. 26 ayat (2)
c. 25 A
d. 29 ayat (1)
e. 28 E ayat (2)
2. Pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama membutuhkan...
a. pengawasan segenap aparatur kementerian agama
b. pengawasan segenap aparatur kejaksaan
c. permohonan tentang berbagai ajaran agama
d. saling tenggang rasa antarsesama pemeluk agama
e. perlunya sarana peribadatan yang lengkap untuk sesama agama
3. Yang tidak termasuk cara-cara penyelenggaraan bela negara adalah...
a. pengabdian sebagai anggota TNI dan POLRI
b. diselenggarakan hanya oleh TNI dan POLRI
c. pelatihan dasar kemiliteran
d. pengabdian sesuai dengan profesi
e. pendidikan kewarganegaraan
4. Pendidikan kewarganegaraan dapat dijadikan wahana bagi peserta didik dalam pembelaan negara, karena dapat menanamkan...
a. nasionalisme dan patriotisme
b. rasa solidaritas
c. jiwa anti kolonialisme
d. keberanian
e. gotong royong
5. Urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota disebut urusan pemerintahan...
a. wajib
b. pilihan
c. absolut
d. umum
e. konkuren
6. Yang melatarbelakangi diberlakukan otonomi daerah di negara kita Indonesia terutama...
a. Indonesia merupakan negara kepulauan
b. di setiap daerah memiliki bahasa dan budaya yang berbeda
c. jumlah penduduk di Indonesia yang sangat banyak
d. daerah memiliki kebutuhan dan masalah yang berbeda
e. negara Indonesia merupakan negara demokrasi
7. Kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan disebut...
a. desentralisasi
b. otonomi daerah
c. dekonsentrasi
d. sentralisasi
e. integrasi
8. Pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada daerah otonom sebagai wakil pemerintah atau perangkat pusat di daerah dalam kerangka negara kesatuan disebut...
a. sentralisasi
b. desentralisasi
c. dekonsentrasi
d. disintegrasi
e. devolusi
9. Menurut UUD 1945 pasal 17 ayat (2), yang berhak membentuk kabinet adalah...
a. MPR
b. DPR
c. Presiden
d. Presiden dan DPR
e. DPR dan MPR
10. Berdasarkan ketentuan dalam UUD 1945, DPR tidak mempunyai tugas pokok dan kewenangan...
a. membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama
b. menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD
c. bersama-sama pemerintah atau Presiden mengangkat menteri
d. memberikan persetujuan calon Hakim Agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden
e. membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan dan petanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan oleh BPK
11. Berikut ini bukan termasuk tugas dan wewenang MPR setelah amandemen UUD 1945, yaitu...
a. mengubah UUD
b. menetapkan UUD
c. melantik Presiden dan Wakil Presiden
d. memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden pada masa jabatannya
e. memilih Presiden dan Wakil Presiden
12. Kabinet pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo diberi nama...
a. Gotong Royong
b. Indonesia Bersatu
c. Kerja
d. Karya
e. Merah Putih
13. Penyerahan wewenang sepenuhnya dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah tentang urusan tertentu, sehingga Pemerintah Daerah dapat mengambil prakarsa sepenuhnya, baik menyangkut kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pembiayaan merupakan isi dari asas...
a. desentralisasi
b. dekonsentrasi
c. sentralisasi
d. tugas pembantuan
e. devolusi
14. Secara etimologis, istilah desentralisasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti...
a. sesuatu di luar pusat
b. sesuatu yang tak berpusat
c. sesuatu yang menjadi bagian pusat
d. sesuatu yang berpusat
e. sesuatu yang terlepas dari pusat
15. Lembaga negara yang berwenang memutus sengketa antar lembaga negara dan perselisihan hasil Pemilu adalah...
a. MPR
b. DPR
c. Mahkamah Agung
d. Mahkamah Konstitusi
e. Komisi Yudisial
16. Struktur politik yang berfungsi sebagai artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, sosialisasi politik, dan komunikasi kepentingan disebut...
a. sistem politik
b. suprastruktur politik
c. infrastruktur politik
d. institusi politik
e. rekrutmen politik
17. Alokasi dari nilai-nilai yang bersifat paksaan atau dengan kewenangan dan mengikat masyarakat sebagai suatu keseluruhan disebut...
a. struktur politik
b. sistem politik
c. sosialisasi politik
d. partai politik
e. infrastruktur politik
18. Kepala Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui...
a. MA
b. MK
c. DPR
d. Menteri
e. MPR
19. Hak istimewa (prerogatif) Presiden sebagai kepala negara berdasarkan UUD 1945 adalah...
a. membuat UU bersama dengan DPR
b. mengubah UUD
c. memberikan grasi dan rehabilitasi
d. mengangkat dan memberhentikan menteri
e. menetapkan peraturan pemerintah
20. Dalam sistem pemerintahan Presidensial, Presiden adalah sebagai...
a. kepala negara dan kepala pemerintahan
b. penjelma kedaulatan rakyat
c. penanggung jawab dalam berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara
d. pelaksana pemerintahan tertinggi dari semua bidang kehidupan
e. panglima tertinggi TNI Angkatan Darat, Laut, dan Udaragi TNI Angkatan Darat, Laut, dan Udara
21. Kekuasaan adalah kemampuan dalam suatu hubungan sosial untuk melaksanakan kemauan sendiri sekalipun mengalami perlawanan. Pernyataan tersebut dikemukakan oleh...
a. Harold D. Laswell
b. Max Weber
c. Abraham Kaplan
d. John Locke
e. Montesquieu
22. Penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah disebut...
a. otonomi
b. daerah otonom
c. sentralisasi
d. dekonsentrasi
e. desentralisasi
23. Salah satu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah adalah...
a. pertahanan
b. menetapkan PERDA
c. yustisi
d. moneter
e. pendidikan
24. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 menghendaki negara Indonesia berbentuk negara kesatuan dengan sistem...
a. sentralisasi
b. dekonsentrasi
c. desentralisasi
d. integralistik
e. federalistik
25. Urutan sila-sila dari Pancasila yang kita gunakan sekarang ini sesuai dengan...
a. alinea keempat Pembukaan UUD 1945
b. alinea keempat Piagam Jakarta
c. rumusan Pancasila usulan Moh. Yamin
d. rumusan Pancasila usulan Ir. Soekarno
e. hasil sidang BPUPKI yang pertama
a. 27 ayat (2)
b. 26 ayat (2)
c. 25 A
d. 29 ayat (1)
e. 28 E ayat (2)
2. Pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama membutuhkan...
a. pengawasan segenap aparatur kementerian agama
b. pengawasan segenap aparatur kejaksaan
c. permohonan tentang berbagai ajaran agama
d. saling tenggang rasa antarsesama pemeluk agama
e. perlunya sarana peribadatan yang lengkap untuk sesama agama
3. Yang tidak termasuk cara-cara penyelenggaraan bela negara adalah...
a. pengabdian sebagai anggota TNI dan POLRI
b. diselenggarakan hanya oleh TNI dan POLRI
c. pelatihan dasar kemiliteran
d. pengabdian sesuai dengan profesi
e. pendidikan kewarganegaraan
4. Pendidikan kewarganegaraan dapat dijadikan wahana bagi peserta didik dalam pembelaan negara, karena dapat menanamkan...
a. nasionalisme dan patriotisme
b. rasa solidaritas
c. jiwa anti kolonialisme
d. keberanian
e. gotong royong
5. Urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota disebut urusan pemerintahan...
a. wajib
b. pilihan
c. absolut
d. umum
e. konkuren
6. Yang melatarbelakangi diberlakukan otonomi daerah di negara kita Indonesia terutama...
a. Indonesia merupakan negara kepulauan
b. di setiap daerah memiliki bahasa dan budaya yang berbeda
c. jumlah penduduk di Indonesia yang sangat banyak
d. daerah memiliki kebutuhan dan masalah yang berbeda
e. negara Indonesia merupakan negara demokrasi
7. Kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan disebut...
a. desentralisasi
b. otonomi daerah
c. dekonsentrasi
d. sentralisasi
e. integrasi
8. Pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada daerah otonom sebagai wakil pemerintah atau perangkat pusat di daerah dalam kerangka negara kesatuan disebut...
a. sentralisasi
b. desentralisasi
c. dekonsentrasi
d. disintegrasi
e. devolusi
9. Menurut UUD 1945 pasal 17 ayat (2), yang berhak membentuk kabinet adalah...
a. MPR
b. DPR
c. Presiden
d. Presiden dan DPR
e. DPR dan MPR
10. Berdasarkan ketentuan dalam UUD 1945, DPR tidak mempunyai tugas pokok dan kewenangan...
a. membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama
b. menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD
c. bersama-sama pemerintah atau Presiden mengangkat menteri
d. memberikan persetujuan calon Hakim Agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden
e. membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan dan petanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan oleh BPK
11. Berikut ini bukan termasuk tugas dan wewenang MPR setelah amandemen UUD 1945, yaitu...
a. mengubah UUD
b. menetapkan UUD
c. melantik Presiden dan Wakil Presiden
d. memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden pada masa jabatannya
e. memilih Presiden dan Wakil Presiden
12. Kabinet pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo diberi nama...
a. Gotong Royong
b. Indonesia Bersatu
c. Kerja
d. Karya
e. Merah Putih
13. Penyerahan wewenang sepenuhnya dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah tentang urusan tertentu, sehingga Pemerintah Daerah dapat mengambil prakarsa sepenuhnya, baik menyangkut kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pembiayaan merupakan isi dari asas...
a. desentralisasi
b. dekonsentrasi
c. sentralisasi
d. tugas pembantuan
e. devolusi
14. Secara etimologis, istilah desentralisasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti...
a. sesuatu di luar pusat
b. sesuatu yang tak berpusat
c. sesuatu yang menjadi bagian pusat
d. sesuatu yang berpusat
e. sesuatu yang terlepas dari pusat
15. Lembaga negara yang berwenang memutus sengketa antar lembaga negara dan perselisihan hasil Pemilu adalah...
a. MPR
b. DPR
c. Mahkamah Agung
d. Mahkamah Konstitusi
e. Komisi Yudisial
16. Struktur politik yang berfungsi sebagai artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, sosialisasi politik, dan komunikasi kepentingan disebut...
a. sistem politik
b. suprastruktur politik
c. infrastruktur politik
d. institusi politik
e. rekrutmen politik
17. Alokasi dari nilai-nilai yang bersifat paksaan atau dengan kewenangan dan mengikat masyarakat sebagai suatu keseluruhan disebut...
a. struktur politik
b. sistem politik
c. sosialisasi politik
d. partai politik
e. infrastruktur politik
18. Kepala Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui...
a. MA
b. MK
c. DPR
d. Menteri
e. MPR
19. Hak istimewa (prerogatif) Presiden sebagai kepala negara berdasarkan UUD 1945 adalah...
a. membuat UU bersama dengan DPR
b. mengubah UUD
c. memberikan grasi dan rehabilitasi
d. mengangkat dan memberhentikan menteri
e. menetapkan peraturan pemerintah
20. Dalam sistem pemerintahan Presidensial, Presiden adalah sebagai...
a. kepala negara dan kepala pemerintahan
b. penjelma kedaulatan rakyat
c. penanggung jawab dalam berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara
d. pelaksana pemerintahan tertinggi dari semua bidang kehidupan
e. panglima tertinggi TNI Angkatan Darat, Laut, dan Udaragi TNI Angkatan Darat, Laut, dan Udara
21. Kekuasaan adalah kemampuan dalam suatu hubungan sosial untuk melaksanakan kemauan sendiri sekalipun mengalami perlawanan. Pernyataan tersebut dikemukakan oleh...
a. Harold D. Laswell
b. Max Weber
c. Abraham Kaplan
d. John Locke
e. Montesquieu
22. Penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah disebut...
a. otonomi
b. daerah otonom
c. sentralisasi
d. dekonsentrasi
e. desentralisasi
23. Salah satu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah adalah...
a. pertahanan
b. menetapkan PERDA
c. yustisi
d. moneter
e. pendidikan
24. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 menghendaki negara Indonesia berbentuk negara kesatuan dengan sistem...
a. sentralisasi
b. dekonsentrasi
c. desentralisasi
d. integralistik
e. federalistik
25. Urutan sila-sila dari Pancasila yang kita gunakan sekarang ini sesuai dengan...
a. alinea keempat Pembukaan UUD 1945
b. alinea keempat Piagam Jakarta
c. rumusan Pancasila usulan Moh. Yamin
d. rumusan Pancasila usulan Ir. Soekarno
e. hasil sidang BPUPKI yang pertama
|
1.
|
E
|
|
8.
|
C
|
|
15.
|
D
|
|
22.
|
E
|
|
2.
|
D
|
|
9.
|
C
|
|
16.
|
C
|
|
23.
|
B
|
|
3.
|
B
|
|
10.
|
C
|
|
17.
|
B
|
|
24.
|
C
|
|
4.
|
A
|
|
11.
|
E
|
|
18.
|
D
|
|
25.
|
A
|