pend kewarganegaraan, soal dan kuncinya uasbn, usek


21.   Penerapan budaya politik partisipan dapat dilakukan secara individu maupun bersama-sama oleh warga negara Indonesia untuk mewujudkan sistem politik berdasarkan demokrasi Pancasila. Berikut ini yang merupakan contoh penerapan budaya politik partisipan  dalam sistem politik Indonesia yaitu ....
A. melakukan penggalangan massa untuk menentang pemerintahan hasil pemilihan umum
B. menggunakan hak untuk menuntut kinerja pemerintah dalam memenuhi tuntutan rakyat
C. menghadiri undangan musyawarah perencanaan dan pengembangan pembangunan
D. membuat petisi yang ditandatangani orang banyak untuk menekan partai politik tertentu
E. mengecam seluruh pihak yang mencoba untuk menghalangi pemberantasan korupsi

22. Prinsip demokrasi Pancasila di terapkan berdasarkan otonomi daerah. Wujud pelaksanaan demokrasi berdasarkan otonomi daerah tampak pada...
A. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah
B. Penegakan hak asasi manusia secara adil
C. Pengadilan mengadili kasus pelanggaran hukum secara adil
D. Pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat
E. Pembuatan undang undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat

23. Kesadaran akan pentingnya demokrasi saat ini tinggi. Hal ini karena demokrasi merupakan untuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat, baik secara langsung atau melalui perwakilan. Untuk itu pelaksanaannya biasa melalui…
A. PILKADA langsung oleh rakyat
B. PILKADA dipilih oleh partai politik
C. PILKADA melalui perwakilan
D. PILKADA dipilih oleh rakyat
E. PILKADA dipilih oleh MPR

24. Dalam pelaksanaan PILKADA dilaksanakan oleh KPUD masing-masing, tugas yang dilaksanakan KPUD ini sangat berat yaitu mengatur pelaksanaan PILKADA ini agar terlaksana dengan demokrasi mulai dari seleksi calon, persiapan kertas suara hingga…
A. Pelaksanaan PILKADA
B. Kampanye
C. Distribusi kertas suara
D. Pemasangan gambar
E. Pemasangan baliho

25.  Kita harus memiliki kesadaran untuk menghargai perbedaan yang ada di Indonesia seperti suku, ras, bahasa, agama dan lainnya. Dengan demikian yang harus dilakukan rakyat Indonesia agar Bhinneka Tunggal Ika dapat berjalan antara lain ….
A. saling menghargai, menghormati dan bekerja sama dengan pemeluk agama yang sama
B. mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi atau kelompoknya
C. menjadikannya sebagai landasan dalam menghadapi arus globalisasi di bidang budaya dan teknologi
D. mengembangkan kebudayaan daerah asal sebagai bentuk ekspresi bangga dibandingkan budaya dari daerah lain
E. menghargai segala macam perbedaan yang ada sebagai bentuk kewajiban dalam pergaulan hidup sehari-hari

26.   Penyampaian visi dan misi calon pemimpin politik perlu disampaikan kepada masyarakat agar…
A. Rakyat dapat menilai program-program yang akan dilaksanakan
B. Disebarluaskan ke seluruh pelosok tanah air melalui media massa
C. Masyarakat merasa puas memiliki calon pemimpin yang berkualitas
D. Proses pemilihan calon pemimpin berlangsung tertib dan demokrasi
E. Calon pemimpin tidak bertindak menyimpang dan sewenang-wenang

27.   Keanekaragaman yang di miliki bangsa Indonesia tidak menjadikan kitabercerai-berai, namun justru merupakan potensi untuk mengembangkan menjadi bangsa yang besar. Hal ini dapat terwujud apabila setiap warga negara menampilkan sikap atau perilaku warga negara yang dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, seperti sikap toleransi dan tenggang rasa antaragama, antarsuku, antar golongan dan antarbangsa.

Salah satu arti penting sikap yang menunjang terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa adalah ….
A. memperkuat posisi kebudayaan daerah di atas kebudayaan nasional untuk menunjang kemajuan negara
B. meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap suku atau daerahnya melebihi kecintaannya kepada negara
C. memperkuat kedudukan pemerintah pusat dalam mengatur kedudukan atas pemerintah daerah
D. memperkuat kedudukan bahasa daerah sebagai salah satu simbol persatuan dan kesatuan bangsa
E. menjadikan perbedaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai faktor penunjang keberhasilan pembangunan

28.   Untuk mempersatukan masyarakat yang beragam perlu adanya toleransi yang tinggi antar kebudayaan. Sikap saling menghargai antar golongan, mengenali dan mencintai budaya lain adalah hal yang perlu dibudayakan. Contoh nyata implementasi hal tersebut adalah…
A. mempertunjukkan tari suku-suku yang ada di indonesia
B. membuat pameran seni lukis
C. mendemonstrasikan seni batik
D. mengadakan pertukaran pelajar
E. melaksanakan pentas seni

29.   Para pemuda dan berbagai aliansi masyarakat peduli demokrasi mendatangi gedung DPR .Mereka menuntut pemerintah segera menurunkan BBM. Pemerintah dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap konstitusi dengan menaikkan harga BBM. Dengan adanya orasi dan lama tidak mendapat reaksi dari dewan maka massa mulai bertindak anarkhis. Upaya yang sebaiknya dilakukan pemerintah agar aksi tersebut berjalan damai adalaah ....
A. Mengerahkan polisi untuk membubarkan demonstran
B. Melakukan dialog terbuka dengan seluruh peserta aksi
C. Membiarkan peserta aksi menympaikan argumentasi
D. Memanggil beberapa perwakilan dari peserta aksi untuk berdialog
E. Meminta anggota DPR mendatangi peserta aksi yang berada di gedung DPR

30. Kemajuan teknologi telah membawa perubahan bagi kehidupan sosial manusia. Teknologi yang seharusnya digunakan untuk kemudahan hidup manusia justru disalah-gunakan untuk kejahatan. Salah satu kejahatan dalam bidang teknologi ialah pembobolan rekening. Masyarakat atau nasabah menjadi sasaran utama kejahatan berbasis teknologi. Orang yang mampu melakukan kejahatan tersebut tentu saja memiliki tingkat kecerdasan yang baik. Tidak mungkin seseorang yang tidak mengetahui teknologi mampu melakukn tindak kejahatan tersebut. Kasus  tersebut apabila dilihat dari sisi moral dapat disimpulkan bahwa...
A. moralitas yang tinggi menjadikan seseorang memiliki kecerdasan yang tinggi pula
B. semakin tinggi kecerdasan seseorang, semakin rendah tingkat moralitasnya
C. kecerdasan seseorang tergantung tinggi rendahnya moralitas seseorang
D. adanya ketimpangan antara tingkat kecerdasan dengan moralitas yang rendah
E. terjadi kesesuaian antara tingkat kecerdasan yang tinggi dengan moralitas

31. Salah satu penyimpangan terhadap ketentuan UUD 1945 dalam hal sistem pemerintahan dalam sejarah perjalanan bangsa indonesia adalah..
A. dikeluarkanya dekrit Presiden 5 Juli 1959
B. diberlakukanya sistem multi partai
C. undang-undang menyatakan bahwa kekuasaan presiden tidak terbatas
D. diberlakukanya system parlementer di Indonesia
E. dilakukanya amandemen terhadap UUD 1945

32. Keputusan hakim terdahulu terhadap suatau perkara yang tidak diatur oleh UU dan di jadikan pedoman oleh hakim lainya dalam memutuskan perkara serupa di sebut…
A. Traktat
B. Doktrin
C. Yurisprudensi
D. Hukum tertulis
E. Hukum tidak tertulis

33. Negara Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Hal ini dapat kita ketahui bahwa:
A. Presiden RI di posisikan sebagai kepala Negara
B. Pesiden RI di posisikan sebagai kepala pemerintahan
C. Presiden di bantu oleh para mentri
D. Presiden RI berkedudukan sebagai kepala Negara dan sebagi kepala pemerintahan
E. Presiden RI mengangkat dan menerima duta dan konsul

34. Pak Amat mengadakan perjanjian hutang piutang dengan Pak Rudi. Setelah sampai dengan batas waktu pelunasan yang telah disepakati bersama, Pak Amat mau membayar dengan jaminan rumah yang sekarang ditempatinya. Ternyata rumah yang dijadikan jaminan tersebut sedang berada dalam sengketa.
Berdasarkan kasus tersebut, perjanjian hutang piutang antara Pak Amat dengan Pak Rudi termasuk dalam bidang ....
A. hukum tata usaha negara
B. hukum administrasi negara
C. hukum waris
D. hukum privat
E. hukum publik
35. Pernyataan berikut yang paling tepat berkaitan dengan pemerintah adalah ...
A. Pemerintah pusat dan daerah mempunyai tugas dan kewajiban yang berbeda, tetapi bertujuan menyejahterakan rakyat
B. Pemerintah pusat tidak berhak mengurusi masalah di daerah
C. Pejabat daerah berhak menguasai kekayaan alam di daerah
D. Adanya pembagian kewenangan pemerintah memudahkan pejabat pemerintah melakukan korupsi
E. Dalam memberikan grasi dan rehabilitas, presiden memperhatikan pertimbangan DPR

36. Pernyataan berikut ini yang bukan merupakan unsur-unsur hukum adalah ....
A. Peraturan tentang tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat
B. Peraturan tersebut dibuat oleh badan-badan resmi yang berwenang
C. Peraturan tersebut bersifat memaksa
D. Dibuat sebagai pemberi legitimasi pada penguasa
E. Adanya sanksi yang bersifat tegas dan nyata bagi orang-orang yang melanggarnya

37. Pembagian kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif di negara Indonesia dilaksanakan oleh lembaga negara berdasarkan UUD Negara RI tahun 1945. Contoh penerapan kekuasaan yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam ketatanegaraan Indonesia adalah ....
A. menyatakan perang dan membuat perdamaian dengan negara lain
B. mengangkat dan menerima duta, konsul dari negara lain
C. menguji peraturan perundangan di bawah undang-undang
D. menyatakan negara dalam keadaan bahaya
E. memberikan amnesti dan abolisi

38. Negara RI termasuk negara yang menganut teori kesejahteraan, hal tersebut karena….
A. Tujuan negara dalam Pembukaan UUD 1945 membicarakan keadilan sosial
B. Tujuan negraa dalam pembukaan UUD 1945 menekankan pada masalah ekonomi dan kesejahteraan
C. Tujuan negara dalam Pembukaan UUD 1945 membahas pasal 33
D. Tujuan negara dalam Pembukaan UUD 1945 menekankan pada kesejahteraan rakyat
E. Tujuan negara dalam Pembukaan UUD 1945 membicarakan masyarakat adil dan makmur

39. Di bawah ini, yang bukan merupakan faktor yang menjadi dasar pembagian fungsi, urusan, tugas, dan wewenang antara pemerintah pusat dan daerah adalah....
A. Fungsi yang sifatnya berskala nasional dan berkaitan dengan eksistensi negara sebagai kesatuan politik diserahkan kepada pemerintah pusat.
B. Fungsi yang menyangkut pelayanan masyarakat yang perlu disediakan secara beragam untuk seluruh daerah dikelola oleh pemerintah pusat.
C. Fungsi pelayanan yang bersifat lokal, dikelola oleh pemerintah daerah  yang disesuaikan dengan kebutuhan serta kemampuan daerah masing-masing.
D. Fungsi pelayanan yang melibatkan masyarakat luas dan tidak memerlukan tingkat pelayanan yang standar, dikelola oleh pemerintah daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan serta kemampuan daerah masing-masing.
E. Fungsi pelayanan yang sifatnya berskala nasional dan berkaitan dengan eksistensi negara diserahkan kepada pemerintah daerah

40. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut!
1) UU No. 17 Tahun 2003 mengatur mengenai keungan negara.
2) Menanggung kehidupan semua pengangguran adalah kewajiban.
3) Kekayaan yang diperoleh dengan fasilitas negara termasuk dalam keuangan negara.
4) Asas akuntabilitas menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan negara harus ditangani oleh para ahli.
Pernyataan diatas yang kurang tepat ditunjukkan pada nomor....
A. 1 dan 2
B. 1 dan 4
C. 2 dan 3
D. 3
E. 4

kunci jawaban

21 B 31 A
22 A 32 C
23 A 33 D
24 A 34 D
25 E 35 A