26. Menurut UUD 1945 pasal 17 ayat (2), yang berhak membentuk kabinet adalah...
a. MPR
b. DPR
c. Presiden
d. Presiden dan DPR
e. DPR dan MPR
27. Alokasi dari nilai-nilai yang bersifat paksaan atau dengan kewenangan dan mengikat masyarakat sebagai suatu keseluruhan disebut...
a. struktur politik
b. sistem politik
c. sosialisasi politik
d. partai politik
e. infrastruktur politik
28. Struktur politik yang berfungsi sebagai artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, sosialisasi politik, dan komunikasi kepentingan disebut...
a. sistem politik
b. suprastruktur politik
c. infrastruktur politik
d. institusi politik
e. rekrutmen politik
29. Lembaga negara yang berwenang memutus sengketa antar lembaga negara dan perselisihan hasil Pemilu adalah...
a. MPR
b. DPR
c. Mahkamah Agung
d. Mahkamah Konstitusi
e. Komisi Yudisial
30. Secara etimologis, istilah desentralisasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti...
a. sesuatu di luar pusat
b. sesuatu yang tak berpusat
c. sesuatu yang menjadi bagian pusat
d. sesuatu yang berpusat
e. sesuatu yang terlepas dari pusat
31. Penyerahan wewenang sepenuhnya dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah tentang urusan tertentu, sehingga Pemerintah Daerah dapat mengambil prakarsa sepenuhnya, baik menyangkut kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pembiayaan merupakan isi dari asas...
a. desentralisasi
b. dekonsentrasi
c. sentralisasi
d. tugas pembantuan
e. devolusi
32. Pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada daerah otonom sebagai wakil pemerintah atau perangkat pusat di daerah dalam kerangka negara kesatuan disebut...
a. sentralisasi
b. desentralisasi
c. dekonsentrasi
d. disintegrasi
e. devolusi
33. Kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan disebut...
a. desentralisasi
b. otonomi daerah
c. dekonsentrasi
d. sentralisasi
e. integrasi
34. Yang melatarbelakangi diberlakukan otonomi daerah di negara kita Indonesia terutama...
a. Indonesia merupakan negara kepulauan
b. di setiap daerah memiliki bahasa dan budaya yang berbeda
c. jumlah penduduk di Indonesia yang sangat banyak
d. daerah memiliki kebutuhan dan masalah yang berbeda
e. negara Indonesia merupakan negara demokrasi
35. Urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota disebut urusan pemerintahan...
a. wajib
b. pilihan
c. absolut
d. umum
e. konkuren
II. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar!
1. Sebutkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Pancasila!
2. Apa saja yang menjadi ciri-ciri dari sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta? Sebutkan dan jelaskan masing-masing!
3. Posisi wilayah Indonesia yang berada di posisi silang atau diapit dua benua dan dua samudra yang sangat strategis memberikan keuntungan (potensi) dan sekaligus ancaman keamanan yang besar dalam SISHANKAMRATA. Jelaskan maksud dari pernyataan tersebut!
4. Jelaskan yang dimaksud dengan kekuasaan konstitutif! Serta sebutkan lembaga yang menjalankannya di Indonesia!
5. Sebutkan prinsip-prinsip pemberian Otonomi Daerah! Serta jelaskan!
a. MPR
b. DPR
c. Presiden
d. Presiden dan DPR
e. DPR dan MPR
27. Alokasi dari nilai-nilai yang bersifat paksaan atau dengan kewenangan dan mengikat masyarakat sebagai suatu keseluruhan disebut...
a. struktur politik
b. sistem politik
c. sosialisasi politik
d. partai politik
e. infrastruktur politik
28. Struktur politik yang berfungsi sebagai artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, sosialisasi politik, dan komunikasi kepentingan disebut...
a. sistem politik
b. suprastruktur politik
c. infrastruktur politik
d. institusi politik
e. rekrutmen politik
29. Lembaga negara yang berwenang memutus sengketa antar lembaga negara dan perselisihan hasil Pemilu adalah...
a. MPR
b. DPR
c. Mahkamah Agung
d. Mahkamah Konstitusi
e. Komisi Yudisial
30. Secara etimologis, istilah desentralisasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti...
a. sesuatu di luar pusat
b. sesuatu yang tak berpusat
c. sesuatu yang menjadi bagian pusat
d. sesuatu yang berpusat
e. sesuatu yang terlepas dari pusat
31. Penyerahan wewenang sepenuhnya dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah tentang urusan tertentu, sehingga Pemerintah Daerah dapat mengambil prakarsa sepenuhnya, baik menyangkut kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pembiayaan merupakan isi dari asas...
a. desentralisasi
b. dekonsentrasi
c. sentralisasi
d. tugas pembantuan
e. devolusi
32. Pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada daerah otonom sebagai wakil pemerintah atau perangkat pusat di daerah dalam kerangka negara kesatuan disebut...
a. sentralisasi
b. desentralisasi
c. dekonsentrasi
d. disintegrasi
e. devolusi
33. Kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan disebut...
a. desentralisasi
b. otonomi daerah
c. dekonsentrasi
d. sentralisasi
e. integrasi
34. Yang melatarbelakangi diberlakukan otonomi daerah di negara kita Indonesia terutama...
a. Indonesia merupakan negara kepulauan
b. di setiap daerah memiliki bahasa dan budaya yang berbeda
c. jumlah penduduk di Indonesia yang sangat banyak
d. daerah memiliki kebutuhan dan masalah yang berbeda
e. negara Indonesia merupakan negara demokrasi
35. Urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota disebut urusan pemerintahan...
a. wajib
b. pilihan
c. absolut
d. umum
e. konkuren
II. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar!
1. Sebutkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Pancasila!
2. Apa saja yang menjadi ciri-ciri dari sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta? Sebutkan dan jelaskan masing-masing!
3. Posisi wilayah Indonesia yang berada di posisi silang atau diapit dua benua dan dua samudra yang sangat strategis memberikan keuntungan (potensi) dan sekaligus ancaman keamanan yang besar dalam SISHANKAMRATA. Jelaskan maksud dari pernyataan tersebut!
4. Jelaskan yang dimaksud dengan kekuasaan konstitutif! Serta sebutkan lembaga yang menjalankannya di Indonesia!
5. Sebutkan prinsip-prinsip pemberian Otonomi Daerah! Serta jelaskan!
|
26.
|
C
|
|
33.
|
B
|
|
27.
|
B
|
|
34.
|
D
|
|
28.
|
C
|
|
35.
|
E
|
II. Uraian
1. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila:
- Pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa
- Mengembangkan sikap tenggang rasa
- Tidak semena-mena terhadap orang lain
2. Ciri-ciri SISHANKAMRATA adalah:
- Kerakyatan: Orientasi pertahanan dan keamanan negara diabdikan untuk kepentingan seluruh rakyat.
- Kesemestaan, yaitu: Seluruh sumber daya nasional didayagunakan bagi upaya pertahanan.
- Kewilayahan, yaitu: Gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah NKRI.
3. Keuntungan (potensi) wilayah Indonesia di posisi silang yang diapit dua benua dan dua samudera adalah Indonesia menjadi wilayah persimpangan lalu lintas pelayaran dunia yang memberikan keuntungan di bidang dan pariwisata.
Ancaman keamanan yang besar dalam SISHANKAMRATA yaitu: ancaman pelanggaran batas wilayah laut oleh negara tetangga, pencurian ikan di laut oleh kapal asing (illegal fishing) dan penyelundupan barang-barang serta penyelundupan NARKOBA dari luar negeri.
4. Kekuasaan konstitutif adalah kekuasaan untuk:
- Mengubah dan menetapkan UUD.
- Lembaga yang menjalankan = MPR
5. Prinsip-prinsip pemberian Otonomi Daerah adalah:
- Otonomi daerah yang seluas-luasnya bahwa daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar urusan pemerintah pusat.
- Otonomi nyata adalah bahwa urusan pemerintahan yang ditangani dilaksanakan berdasarkan tugas dan wewenang yang secara nyata tumbuh, hidup, dan berkembang sesuai potensi dan kekhasan daerah.
- Otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi.