Pada masa Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin, perekenomian Indonesia masih menghadapi berbagai masalah ekonomi,
upaya mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional yang tersendat-sendat.
pada masa Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin, perekonomian Indonesia tengah menghadapi berbagai permasalahan,
Masalah perekonomian yang muncul ini pun akhirnya menimbulkan berbagai upaya untuk mengatasinya. Upaya-upaya tersebut antara lain adalah sebagai berikut.
a. Gunting Syafruddin
Kebijakan ini adalah pemotongan nilai uang (sanering). Caranya memotong semua uang yang bernilai Rp2,50 ke atas hingga nilainya tinggal setengahnya.
b. Sistem Ekonomi Gerakan Benteng
Sistem Ekonomi Gerakan Benteng merupakan usaha pemerintah untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional (pembangunan ekonomi Indonesia). Sistem Ekonomi Gerakan Benteng memiliki tujuan antara lain sebagai berikut.
1. Menumbuhkan kelas pengusaha di kalangan bangsa Indonesia. Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional.
2. Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu dibimbing dan diberikan bantuan kredit.
3. Para pengusaha pribumi diharapkan secara bertahap akan berkembang menjadi maju.
(1950-1953) lebih kurang 700 perusahaan bangsa Indonesia menerima bantuan kredit dari program ini. Tetapi, tujuan program ini tidak dapat tercapai dengan baik dan mengakibatkan beban keuangan pemerintah makin besar. Kegagalan Gerakan Banteng disebabkan oleh hal-hal berikut.
1). Para pengusaha pribumi tidak dapat bersaing dengan pengusaha nonpribumi dalam kerangka sistem ekonomi liberal.
2). Para pengusaha pribumi memiliki mentalitas yang cenderung
3). Para pengusaha pribumi sangat bergantung pada pemerintah.
4). Para pengusaha kurang mandiri untuk mengembangkan usahanya.
5). Para pengusaha ingin cepat mendapatkan keuntungan besar dan menikmati cara hidup mewah.
6). Para pengusaha menyalahgunakan kebijakan dengan mencari keuntungan secara cepat dari kredit yang mereka peroleh.
c. Nasionalisasi De Javasche Bank
Pada akhir tahun 1951, pemerintah Indonesia melakukan nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia. Tujuan nasionalisasi De Javasche Bank adalah untuk menaikkan pendapatan dan menurunkan biaya ekspor, serta melakukan penghematan
d. Sistem Ekonomi Ali-Baba
Pada pemerintahan Kabinet Ali Sastroamidjojo I (Agustus 1954-Agustus 1955), Menteri Perekonomian Mr. Iskaq Tjokroadisurjo memprakarsai sistem ekonomi yang dikenal dengan nama Sistem Ali-Baba. Sistem ini merupakan bentuk kerja sama ekonomi antara pengusaha pribumi yang diidentikkan dengan Ali dan pengusaha nonpribumi (khususnya China) yang diidentikkan dengan Baba. Sistem ekonomi ini bertujuan mendorong tumbuh dan berkembangnya pengusaha-pengusaha swasta nasional pribumi. . Akibatnya, para pengusaha pribumi hanya dijadikan sebagai alat bagi para pengusaha nonpribumi untuk mendapatkan kredit dari pemerintah.
e. Devaluasi Mata Uang Rupiah
Dalam usaha memperbaiki kondisi ekonomi, pada tanggal 24 Agustus 1959, pemerintah mendevaluasi mata uang Rp1.000 dan Rp500 menjadi Rp100 dan Rp50. Pemerintah juga melakukan pembekuan terhadap semua simpanan di bank-bank yang melebihi jumlah Rp25.000.
Tujuan kebijakan devaluasi ini adalah untuk meningkatkan nilai rupiah dan rakyat kecil tidak dirugikan. Namun, kebijakan pemerintah ini ternyata tidak dapat mengatasi kemunduran ekonomi secara keseluruhan.
f. Mengeluarkan Deklarasi Ekonomi
Deklarasi Ekonomi (Dekon) dikeluarkan pada tanggal 26 Mei 1963. Pemerintah menganggap bahwa untuk menanggulangi kesulitan ekonomi, satu-satunya jalan adalah dengan sistem Ekonomi Terpimpin. Namun, dalam pelaksanaan Ekonomi Terpimpin, Sektor ekonomi ditangani langsung oleh Presiden. Akibatnya, kegiatan ekonomi sangat bergantung pada pemerintah pusat dan kegiatan ekonomi pun mengalami penurunan.
Meski berbagai upaya perbaikan ekonomi telah dilakukan, pendapatan perintah tetap menurun karena saat itu Indonesia tidak memiliki ekspor kecuali hasil perkebunan. Selain itu, adanya pemberontakan dan gerakan separatis di berbagai daerah di Indonesia dan tidak stabilnya situasi politik dalam negeri mengakibatkan pengeluaran pemerintah untuk operasi-operasi keamanan makin meningkat.
Sumber : buku k13 Ilmu Pengetahuan Sosial kelas IX
upaya mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional yang tersendat-sendat.
pada masa Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin, perekonomian Indonesia tengah menghadapi berbagai permasalahan,
Masalah perekonomian yang muncul ini pun akhirnya menimbulkan berbagai upaya untuk mengatasinya. Upaya-upaya tersebut antara lain adalah sebagai berikut.
a. Gunting Syafruddin
Kebijakan ini adalah pemotongan nilai uang (sanering). Caranya memotong semua uang yang bernilai Rp2,50 ke atas hingga nilainya tinggal setengahnya.
b. Sistem Ekonomi Gerakan Benteng
Sistem Ekonomi Gerakan Benteng merupakan usaha pemerintah untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional (pembangunan ekonomi Indonesia). Sistem Ekonomi Gerakan Benteng memiliki tujuan antara lain sebagai berikut.
1. Menumbuhkan kelas pengusaha di kalangan bangsa Indonesia. Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional.
2. Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu dibimbing dan diberikan bantuan kredit.
3. Para pengusaha pribumi diharapkan secara bertahap akan berkembang menjadi maju.
(1950-1953) lebih kurang 700 perusahaan bangsa Indonesia menerima bantuan kredit dari program ini. Tetapi, tujuan program ini tidak dapat tercapai dengan baik dan mengakibatkan beban keuangan pemerintah makin besar. Kegagalan Gerakan Banteng disebabkan oleh hal-hal berikut.
1). Para pengusaha pribumi tidak dapat bersaing dengan pengusaha nonpribumi dalam kerangka sistem ekonomi liberal.
2). Para pengusaha pribumi memiliki mentalitas yang cenderung
3). Para pengusaha pribumi sangat bergantung pada pemerintah.
4). Para pengusaha kurang mandiri untuk mengembangkan usahanya.
5). Para pengusaha ingin cepat mendapatkan keuntungan besar dan menikmati cara hidup mewah.
6). Para pengusaha menyalahgunakan kebijakan dengan mencari keuntungan secara cepat dari kredit yang mereka peroleh.
c. Nasionalisasi De Javasche Bank
Pada akhir tahun 1951, pemerintah Indonesia melakukan nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia. Tujuan nasionalisasi De Javasche Bank adalah untuk menaikkan pendapatan dan menurunkan biaya ekspor, serta melakukan penghematan
d. Sistem Ekonomi Ali-Baba
Pada pemerintahan Kabinet Ali Sastroamidjojo I (Agustus 1954-Agustus 1955), Menteri Perekonomian Mr. Iskaq Tjokroadisurjo memprakarsai sistem ekonomi yang dikenal dengan nama Sistem Ali-Baba. Sistem ini merupakan bentuk kerja sama ekonomi antara pengusaha pribumi yang diidentikkan dengan Ali dan pengusaha nonpribumi (khususnya China) yang diidentikkan dengan Baba. Sistem ekonomi ini bertujuan mendorong tumbuh dan berkembangnya pengusaha-pengusaha swasta nasional pribumi. . Akibatnya, para pengusaha pribumi hanya dijadikan sebagai alat bagi para pengusaha nonpribumi untuk mendapatkan kredit dari pemerintah.
e. Devaluasi Mata Uang Rupiah
Dalam usaha memperbaiki kondisi ekonomi, pada tanggal 24 Agustus 1959, pemerintah mendevaluasi mata uang Rp1.000 dan Rp500 menjadi Rp100 dan Rp50. Pemerintah juga melakukan pembekuan terhadap semua simpanan di bank-bank yang melebihi jumlah Rp25.000.
Tujuan kebijakan devaluasi ini adalah untuk meningkatkan nilai rupiah dan rakyat kecil tidak dirugikan. Namun, kebijakan pemerintah ini ternyata tidak dapat mengatasi kemunduran ekonomi secara keseluruhan.
f. Mengeluarkan Deklarasi Ekonomi
Deklarasi Ekonomi (Dekon) dikeluarkan pada tanggal 26 Mei 1963. Pemerintah menganggap bahwa untuk menanggulangi kesulitan ekonomi, satu-satunya jalan adalah dengan sistem Ekonomi Terpimpin. Namun, dalam pelaksanaan Ekonomi Terpimpin, Sektor ekonomi ditangani langsung oleh Presiden. Akibatnya, kegiatan ekonomi sangat bergantung pada pemerintah pusat dan kegiatan ekonomi pun mengalami penurunan.
Meski berbagai upaya perbaikan ekonomi telah dilakukan, pendapatan perintah tetap menurun karena saat itu Indonesia tidak memiliki ekspor kecuali hasil perkebunan. Selain itu, adanya pemberontakan dan gerakan separatis di berbagai daerah di Indonesia dan tidak stabilnya situasi politik dalam negeri mengakibatkan pengeluaran pemerintah untuk operasi-operasi keamanan makin meningkat.
Sumber : buku k13 Ilmu Pengetahuan Sosial kelas IX