Boedi Oetomo (BO) atau Budi Utomo (BU) merupakan pergerakan nasional yang
didirikan pada tanggal 20 Mei 1908, di Jakarta. Organisasi ini dirintis oleh
dr. Wahidin Sudirohusodo. BU didirikan dengan tujuan untuk menggalang dana
untuk membantu anak-anak bumiputra ang kekurangan dana. Namun ide itu
kurang mendapat dukungan dari Kaum Tua. Ide dr. Wahidin itu kemudian diterima
dan kembangkan oleh Sutomo. Seorang mahasiswa School tot Opleiding voor
Inlandsche Arsten (STOVIA). Sutomo kemudian dipilih sebagai ketua organisasi
itu. Sebagian besar pendiri BU adalah pelajar STOVIA, seperti Sutomo, Gunawan
Mangunkusumo, Cipto Mangunkusumo, dan RT Ario Tirtokusumo. Pada tanggal 29
Agustus 1908, dr. Wahidin Sudirohusodo mendirikan BU di Yogyakarta.
Para tokoh pendiri BU berpendapat bahwa untuk mendapatkan kemajuan, maka pendidikan dan pengajaran harus menjadi perhatian utama. Organisasi itu mempunyai corak sebagai organisasi modern, yaitu mempunyai pimpinan, ideologi dan keanggotaan yang jelas. Corak baru itu kemudian diikuti oleh organisasi-organisasi lain yang membawa pada perubahan sosial-politik.
Organisasi BU bersifat kooperatif terhadap pemerintah kolonial Belanda. BU bersifat tidak membedakan agama, keturunan, dan jenis kelamin. Pada mulanya organisasi ini orientasinya hanya sebatas pada kalangan priyayi, namun pancaran etnonasionalisme semakin terlihat saat dilaksanakan kongres BU yang diselenggarakan pada 3-5 Oktober 1908, di Yoyakarta.
Dalam kongres itu dibahas tentang dua prinsip perjuangan, golongan muda menginginkan perjuangan politik dalam menghadapi pemerintah kolonial, sedangkan golongan tua mempertahankan cara lama yaitu perjuangan sosio-kultural.
Perdebatan itu tidak saja menyangkut tujuan BU tetapi juga pemakaian Bahasa Jawa dan Bahasa Melayu. Perdebatan juga menyangkut tentang sikap menghadapi westernisasi. Radjiman berpendapat bahwa “Bangsa Jawa tetap Jawa” dan menunjukkan identitasnya yang masih Jawasentris.
Sementara Cipto Mangunkusuma berpendapat bahwa bangsa Indonesia perlu memanfaatkan pengetahuan Barat dan unsur-unsur lain sehingga dapat memperbaiki taraf kehidupannya. Cipto Mangunkusumo juga berpendapat bahwa sebelum memecahkan masalah budaya perlu diselesaikan masalah politik. Orientasi politik semakin menonjol di kalangan muda kemudian mencari organisasi yang sesuai dengan mendirikan Sarekat Islam. Dalam perkembangannya, meskipun ada kelompok muda yang radikal, tetapi kelompok tua masih meneruskan cita-cita BU yang mulai disesuaikan dengan kondisi politik pada saat itu. Pada waktu dibentuk Dewan Rakyat (Volksraad) pada tahun 1918, wakil-wakil BU duduk di dalamnya. Pemerintah dengan demikian tidak menaruh curiga karena sifat BU yang moderat. Seorang pimpinan BU yang menyaksikan rapat. Bupati mengeluh tentang mereka yang hanya ingin mempertahankan kedudukannya sebagai bupati karena warisan, sedangkan zaman mulai berubah. Agus Salim tidak lama setelah rapat Volksraad dibuka, berharap agar kaum kuno atau golongan konservatif itu bukan merupakan golongan suara yang dominan dalam dewan tersebut.
Pemerintah Hindia Belanda mengakui BU sebagai organisasi yang sah pada Desember 1909. Dukungan dari Pemerintah Hindia Belanda ini tidak lain sebagai bagian dari pelaksanaan Politik Etis. Sambutan baik pemerintah inilah yang menyebabkan BU sering dicurigai oleh kalangan bumiputera sebagai organ pemerintah. BU mulai kehilangan wibawanya pada tahun 1935, organisasi itu bergabung dengan organisasi lain menjadi Partai Indonesia Raya (Parindra). Namun demikian, dengan segala kekurangannya BU telah mewakili aspirasi pertama rakyat Jawa ke arah kebangkitan dan juga aspirasi rakyat Indonesia. Keberadaan BO memberikan inspirasi untuk organisasiorganisasi modern lainnya, seperti Jong Sumatra, Jong Ambon, Sedio Tomo, Muhammadiyah, dan lain-lain.
Sumber : buku k13 kelas xi sejarah Indonesia
Para tokoh pendiri BU berpendapat bahwa untuk mendapatkan kemajuan, maka pendidikan dan pengajaran harus menjadi perhatian utama. Organisasi itu mempunyai corak sebagai organisasi modern, yaitu mempunyai pimpinan, ideologi dan keanggotaan yang jelas. Corak baru itu kemudian diikuti oleh organisasi-organisasi lain yang membawa pada perubahan sosial-politik.
Organisasi BU bersifat kooperatif terhadap pemerintah kolonial Belanda. BU bersifat tidak membedakan agama, keturunan, dan jenis kelamin. Pada mulanya organisasi ini orientasinya hanya sebatas pada kalangan priyayi, namun pancaran etnonasionalisme semakin terlihat saat dilaksanakan kongres BU yang diselenggarakan pada 3-5 Oktober 1908, di Yoyakarta.
Dalam kongres itu dibahas tentang dua prinsip perjuangan, golongan muda menginginkan perjuangan politik dalam menghadapi pemerintah kolonial, sedangkan golongan tua mempertahankan cara lama yaitu perjuangan sosio-kultural.
Perdebatan itu tidak saja menyangkut tujuan BU tetapi juga pemakaian Bahasa Jawa dan Bahasa Melayu. Perdebatan juga menyangkut tentang sikap menghadapi westernisasi. Radjiman berpendapat bahwa “Bangsa Jawa tetap Jawa” dan menunjukkan identitasnya yang masih Jawasentris.
Sementara Cipto Mangunkusuma berpendapat bahwa bangsa Indonesia perlu memanfaatkan pengetahuan Barat dan unsur-unsur lain sehingga dapat memperbaiki taraf kehidupannya. Cipto Mangunkusumo juga berpendapat bahwa sebelum memecahkan masalah budaya perlu diselesaikan masalah politik. Orientasi politik semakin menonjol di kalangan muda kemudian mencari organisasi yang sesuai dengan mendirikan Sarekat Islam. Dalam perkembangannya, meskipun ada kelompok muda yang radikal, tetapi kelompok tua masih meneruskan cita-cita BU yang mulai disesuaikan dengan kondisi politik pada saat itu. Pada waktu dibentuk Dewan Rakyat (Volksraad) pada tahun 1918, wakil-wakil BU duduk di dalamnya. Pemerintah dengan demikian tidak menaruh curiga karena sifat BU yang moderat. Seorang pimpinan BU yang menyaksikan rapat. Bupati mengeluh tentang mereka yang hanya ingin mempertahankan kedudukannya sebagai bupati karena warisan, sedangkan zaman mulai berubah. Agus Salim tidak lama setelah rapat Volksraad dibuka, berharap agar kaum kuno atau golongan konservatif itu bukan merupakan golongan suara yang dominan dalam dewan tersebut.
Pemerintah Hindia Belanda mengakui BU sebagai organisasi yang sah pada Desember 1909. Dukungan dari Pemerintah Hindia Belanda ini tidak lain sebagai bagian dari pelaksanaan Politik Etis. Sambutan baik pemerintah inilah yang menyebabkan BU sering dicurigai oleh kalangan bumiputera sebagai organ pemerintah. BU mulai kehilangan wibawanya pada tahun 1935, organisasi itu bergabung dengan organisasi lain menjadi Partai Indonesia Raya (Parindra). Namun demikian, dengan segala kekurangannya BU telah mewakili aspirasi pertama rakyat Jawa ke arah kebangkitan dan juga aspirasi rakyat Indonesia. Keberadaan BO memberikan inspirasi untuk organisasiorganisasi modern lainnya, seperti Jong Sumatra, Jong Ambon, Sedio Tomo, Muhammadiyah, dan lain-lain.
Sumber : buku k13 kelas xi sejarah Indonesia