Pengertian –pengertian 1 dalam PKN kelas X

ancaman
setiap usaha dan kegiatan, baik dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa.

abolisi
pengguguran dan pembatalan tuntutan pidana.

amnesti
pengampunan atau pengurangan hukuman yang diberikan kepala negara kepada terpidana/tahanan, terutama tahanan politik.

Apatride
 tidak mempunyai kewarganegaraan.

asas dasar
 sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir dan berpendapat.

Archipelago
 negara yang terdiri atas banyak pulau di mana laut, udara, dan daratan merupakan satu kesatuan yang dijamin oleh Hukum Laut Internasional.

Bangsa
 kumpulan dari masyarakat yang membentuk negara.

bela negara
 upaya untuk serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, baik melalui pendidikan, moral, sosial maupun peningkatan kesejahteraan orangorang yang menyusun bangsa tersebut.

Bipatride
 kewarganegaraan ganda.

checks and ballances
 sistem saling mengawasi dan mengimbangi.

civil society
 suatu jaringan yang kompleks dari lembaga-lembaga swadaya masyarakat di luar pemerintahan negara yang bekerja secara merdeka atau bersama pemerintahan yang diatur oleh hukum dan merupakan ranah publik yang beranggotakan perseorangan.

Deklarasi
 pernyataan ringkas dan jelas tentang suatu hal; keputusan yang diberitahukan secara terangterangan kepada umum dan secara resmi.

dekrit presiden
 keputusan yang dikeluarkan presiden/kepala negara atas suatu permasalahan yang sangat penting, mendesak, dan darurat.

Dekonsentrasi
 pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada daerah otonom sebagai wakil pemerintah atau perangkat pusat di daerah alam kerangka negara kesatuan dan lembaga yang melimpahkan kewenangan dapat memberikan perintah kepada pejabat yang telah dilimpahi kewenangan itu mengenai pengambilan atau pembuatan keputusan.

Doktrin
 pendapat para ahli hukum terkemuka yang dijadikan dasar atau asas penting dalam hukum dan penerapannya; ajaran, terutama suatu aliran politik, keagamaan, pendirian segolongan ahli ilmu pengetahuan, keagamaan dan ketatanegaraan; ajaran (tentang asas-asas suatu aliran politik, keagamaan, pendirian segolongan ahli ilmu pengetahuan, keagamaan, ketatanegaraan) secara bersistem, khususnya dalam kebijakan negara.

Demokrasi
 pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

demokrasi pancasila
 sistem demokrasi indonesia yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila terutama sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Desentralisasi
 penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah yang menjadi urusan rumah tangganya.

Diskriminasi
 pembedaan perlakuan terhadap sesama warga.

division of power
 mekanisme pembagian kekuasaan, kekuasaan negara itu memang dibagi-bagi dalam beberapa bagian (legislatif, eksekutif dan yudikatif ), tetapi tidak dipisahkan. hal ini membawa konsekuensi bahwa di antara bagian-bagian itu dimungkinkan ada koordinasi atau kerja sama.

Eksekutif
 kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang.

Ekstrateritorial
 daerah yang menurut hukum internasional diakui sebagai wilayah kekuasaan suatu negara meskipun wilayah negara tersebut letaknya di negara lain.

Ekstrimisme
 sikap keras mempertahankan pendirian dengan berbagai cara, walaupun melanggar ketentuan-ketentuan dasar negara.

Gangguan
 hal atau usaha yang berasal dari luar yang bersifat atau bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional (tidak terarah).

Geopolitik
 segala sesuatu yang berkaitan dengan ketatanegaraan atau kenegaraan (pemerintah); segala urusan dan tindakan mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain.

Globalisasi
 proses mendunia.

Grasi
 pengampunan yang diberikan oleh kepala negara kepada orangorang yang dijatuhi hukuman.

Hambatan
 sesuatu yang tidak menyerang tapi mempengaruhi pencapaian tujuan.

Hedonism
 pandangan yang menganggap kesenangan dan kenikmatan meteri sebagai tujuan hidup utama.

Hukum
 ketentuan atau aturan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang, bersifat memaksa serta memiliki sanksi yang tegas.

Ideologi
 kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan kelangsungan hidup.

Impeachment
 (pemakzulan) sebuah proses dari badan legislatif yang secara resmi menjatuhkan dakwaan terhadap seorang
pejabat tinggi negara.

Instrumen
 alat untuk mengumpulkan atau melaksanakan suatu konsep.

Integrasi
 keseluruhan proses penyesuaian di antara unsurunsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat sehingga menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang memilki keserasian fungsi.

Individu
 manusia sebagai suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.

Individualisme
 faham yang menganggap diri sendiri lebih penting daripada orang lain.

integrasi nasional
 usaha dan proses mempersatukan perbedaanperbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya
keserasian dan keselarasan secara nasional.

ius sanguinis\ asas kewarganegaraan yang berdasarkan pada keturunan.

ius soli
 asas kewarganegaraan berdasarkan tempat dilahirkan.

judicial review
 proses uji materi suatu peraturan terhadap peraturan yang tingkatannya lebih tinggi.

Kapitalisme
 sistem dan paham ekonomi yang modalnya bersumber dari modal pribadi atau modal perusahaan swasta dengan ciri persaingan dalam pasar bebas (free fight liberalism).

Kabinet
 badan atau dewan pemerintahan yang terdiri atas kepala pemerintahan bersama para menteri.

keamanan nasional
 kebijakan publik untuk memastikan keselamatan dan keamanan negara melalui penggunaan kekuasaan negara, baik dalam keadaan damai dan perang.

Kebudayaan
 semua hasil karya, rasa dan cipta manusia.

Kedaulatan
 suatu hak eksklusif untuk menguasai suatu wilayah pemerintahan, masyarakat, atau atas diri sendiri.

Kesadaran
 kondisi mental menyadari bahwa kita berbeda dengan yang lain atau sikap mawas diri sehingga dapat membedakan baik atau buruk, benar atau salah, layak atau tidak layak, patut atau tidak patut dalam berkata dan berperilaku.

Sumber : buku k13 kurtilas Pendidikan kewarganegaraan kelas X