1. Krisis multidimensi yang melanda Indonesia. Dimulai dari krisis ekonomi yang memunculkan krisis sosial, politik, dan krisis legitimasi atas pemerintahan Orde Baru.
2. Aksi damai mahasiswa Trisakti digelar tanggal 12 Mei 1998 pada pukul 11.00. Pada pukul 13.00 mahasiswa memutuskan untuk mendatangi gedung MPR/DPR, tetapi aparat tidak mengizinkan. Negosiasi dilakukan hingga akhirnya mahasiswa hanya sampai di kantor walikota Jakarta Barat dan diminta untuk kembali ke kampus. Pada pukul 17.20 mahasiswa berjalan mundur memasuki kampus Trisakti, tiba-tiba terdengar suara letusan yang diduga dilepaskan oleh aparat. Setelah itu, keempat mahasiswa Trisakti tertembak dan meninggal setelah berada di dalam kampus.
3. Penetapan kebijakan reformasi pembangunan, penyelenggaraan pemerintah bebas KKN, penyelenggaraan otonomi daerah, demokrasi ekonomi, pelaksanaan Pemilu, penegakan HAM, dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara.
4. Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia menyebabkan roda perekonomian tidak berjalan karena banyak perusahaan yang bangkrut sehingga menyebabkan banyak pengangguran. Ditambah lagi kesenjangan sosial ekonomi yang dirasakan masyarakat akibat KKN yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru. Krisis ekonomi merembet pada krisis politik dan sosial yang mengakibatkan masyarakat tidak percaya pada pemerintah Orde Baru dan menuntut turunnya Soeharto sebagai presiden. Presiden Soeharto kemudian lengser keprabon yang menandai jatuhnya Orde Baru.
5. Sebagian kalangan ahli hukum dan mahasiswa melihat bahwa pengangkatan B.J. Habibie sebagai presiden RI tidak konstitusional. Hal ini didasari oleh pasal 9 UUD 1945 yang berbunyi, “Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan MPR atau DPR”. Faktanya, peralihan kepemimpinan dari Soeharto ke B.J. Habibie pada 21 Mei 1998 tidak dilakukan di depan MPR/DPR, melainkan hanya di depan ketua Mahkamah Agung, dan hanya bertempat di Istana Negara.
6. Kehidupan ekonomi dan sosial Indonesia pasca reformasi semakin memburuk. Tingginya angka pengangguran dan melambatnya pertumbuhan ekonomi mengakibatkan kriminalitas meningkat. Investasi asing di Indonesia juga menurun dan IMF menuntut pemerintah untuk menghapus subsidi.
7. Sri Bintang Pamungkas dan Mochtar Pakpahan dibebaskan karena Presiden Habibie mengangkat kembali kebebasan berkumpul dan menyatakan pendapat.
8. Melakukan proses rekapitulasi perbankan Indonesia, melaksanakan likuidasi bank-bank yang bermasalah, memperbaiki angka nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat hingga mencapai di bawah Rp10.000,00, membangun konstruksi baru perekonomian Indonesia, melaksanakan syarat-syarat reformasi ekonomi yang diberikan IMF kepada Indonesia.
9. Kemunculan dwifungsi ABRI pada awalnya merupakan konsep yang diajukan oleh Jenderal A.H. Nasution pada 11 November 1958. Dalam pidatonya yang berjudul “Jalan Tengah”, Jenderal Nasution menyatakan bahwa tentara juga merupakan kekuatan sosial politik yang berperan di dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.
10. Pemilu 1999 diatur dalam UU No. 3 Tahun 1999. Di dalam peraturan ini ditetapkan bahwa pemilihan umum bersifat campuran antara sistem proporsional dan sistem distrik. Pemilu tingkat nasional digelar pada 7 Juni 1999. Dari 48 partai politik yang berpartisipasi dalam Pemilu 1999, terdapat 5 partai besar yang menempati urutan tertinggi, yaitu PDI-P, Golkar, PKB, PPP, dan PAN.
2. Aksi damai mahasiswa Trisakti digelar tanggal 12 Mei 1998 pada pukul 11.00. Pada pukul 13.00 mahasiswa memutuskan untuk mendatangi gedung MPR/DPR, tetapi aparat tidak mengizinkan. Negosiasi dilakukan hingga akhirnya mahasiswa hanya sampai di kantor walikota Jakarta Barat dan diminta untuk kembali ke kampus. Pada pukul 17.20 mahasiswa berjalan mundur memasuki kampus Trisakti, tiba-tiba terdengar suara letusan yang diduga dilepaskan oleh aparat. Setelah itu, keempat mahasiswa Trisakti tertembak dan meninggal setelah berada di dalam kampus.
3. Penetapan kebijakan reformasi pembangunan, penyelenggaraan pemerintah bebas KKN, penyelenggaraan otonomi daerah, demokrasi ekonomi, pelaksanaan Pemilu, penegakan HAM, dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara.
4. Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia menyebabkan roda perekonomian tidak berjalan karena banyak perusahaan yang bangkrut sehingga menyebabkan banyak pengangguran. Ditambah lagi kesenjangan sosial ekonomi yang dirasakan masyarakat akibat KKN yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru. Krisis ekonomi merembet pada krisis politik dan sosial yang mengakibatkan masyarakat tidak percaya pada pemerintah Orde Baru dan menuntut turunnya Soeharto sebagai presiden. Presiden Soeharto kemudian lengser keprabon yang menandai jatuhnya Orde Baru.
5. Sebagian kalangan ahli hukum dan mahasiswa melihat bahwa pengangkatan B.J. Habibie sebagai presiden RI tidak konstitusional. Hal ini didasari oleh pasal 9 UUD 1945 yang berbunyi, “Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan MPR atau DPR”. Faktanya, peralihan kepemimpinan dari Soeharto ke B.J. Habibie pada 21 Mei 1998 tidak dilakukan di depan MPR/DPR, melainkan hanya di depan ketua Mahkamah Agung, dan hanya bertempat di Istana Negara.
6. Kehidupan ekonomi dan sosial Indonesia pasca reformasi semakin memburuk. Tingginya angka pengangguran dan melambatnya pertumbuhan ekonomi mengakibatkan kriminalitas meningkat. Investasi asing di Indonesia juga menurun dan IMF menuntut pemerintah untuk menghapus subsidi.
7. Sri Bintang Pamungkas dan Mochtar Pakpahan dibebaskan karena Presiden Habibie mengangkat kembali kebebasan berkumpul dan menyatakan pendapat.
8. Melakukan proses rekapitulasi perbankan Indonesia, melaksanakan likuidasi bank-bank yang bermasalah, memperbaiki angka nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat hingga mencapai di bawah Rp10.000,00, membangun konstruksi baru perekonomian Indonesia, melaksanakan syarat-syarat reformasi ekonomi yang diberikan IMF kepada Indonesia.
9. Kemunculan dwifungsi ABRI pada awalnya merupakan konsep yang diajukan oleh Jenderal A.H. Nasution pada 11 November 1958. Dalam pidatonya yang berjudul “Jalan Tengah”, Jenderal Nasution menyatakan bahwa tentara juga merupakan kekuatan sosial politik yang berperan di dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.
10. Pemilu 1999 diatur dalam UU No. 3 Tahun 1999. Di dalam peraturan ini ditetapkan bahwa pemilihan umum bersifat campuran antara sistem proporsional dan sistem distrik. Pemilu tingkat nasional digelar pada 7 Juni 1999. Dari 48 partai politik yang berpartisipasi dalam Pemilu 1999, terdapat 5 partai besar yang menempati urutan tertinggi, yaitu PDI-P, Golkar, PKB, PPP, dan PAN.