Sistem pemerintah kolonial Belanda di Indonesia

1. Politik imperialisme kuno terdiri atas usaha untuk mendapatkan logam mulia (gold), mendapatkan kejayaan bangsa (glory), dan menyebarkan ajaran agama Kristen (gospel).
2. Mendapatkan daerah pemasaran hasil industri, mendapatkan daerah penghasil bahan mentah atau bahan baku, mendapatkan daerah penanaman modal, mengeksploitasi sumber daya alam dan manusia di daerah baru.
3. Membantu Ternate dalam pertikaian dengan Tidore. Portugis membujuk Ternate agar diizinkan untuk membangun benteng dan memonopoli perdagangan.
4. Hak Oktrooi adalah hak khusus VOC yang diberikan oleh Parlemen Belanda untuk monopoli perdagangan, memiliki tentara dan membangun benteng, mata uang sendiri, mengangkat pegawai dan melakukan pengadilan.
5. Kebijakan kerja paksa merupakan peraturan pemerintah kolonial yang mewajibkan penduduk pribumi untuk bekerja pada pemerintah kolonial.
6. Sistem pemerintah kolonial Belanda di Indonesia mengalami perubahan-perubahan. Dari kebijakan Daendels untuk mempertahankan Pulau Jawa dari Serangan Inggris, Tanam Paksa yang dicetuskan van den Bosch, Politik Pintu Terbuka, hingga Politik Etis. Kebijakan-kebijakan tersebut memiliki pola yang berbeda tetapi tetap satu tujuan, yaitu memberikan keuntungan besar bagi pemerintah kolonial Belanda.
7. Pada tahun 1870, Belanda menerapkan kebijakan ekonomi pintu terbuka. Dengan kebijakan ini, dimulailah era komersialisasi, moneterisasi, dan industrialisasi di Indonesia. Belanda memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada perusahaan-perusahaan swasta untuk masuk ke Indonesia, melakukan perdagangan, dan menanamkan modalnya di Indonesia. Kekuatan modal asing yang masuk ke Indonesia, secara tidak langsung telah mendorong proses industrialisasi secara lebih cepat.
8. Pengaruh budaya Barat yang diterima oleh masyarakat Indonesia seringkali disebut proses “westernisasi”. Proses westernisasi pada masa kolonial berlangsung, terutama melalui jalur pemerintahan dan pendidikan. Melalui kedua jalur ini, mulai dipelajari bahasa Belanda, tata cara pergaulan Eropa, dan etiket berpakaian ala Eropa.
9. Pendirian sekolah untuk kaum pribumi pada awalnya untuk mendidik calon-calon birokrat pemerintah. Sekolah tersebut bernama OSVIA yang didirikan di Bandung, Magelang, dan Probolinggo. Pada tahun 1848, mulai dibuka sekolah secara massal, seperti HIS, MULO, AMS, serta HBS. Pada tahun 1851, dibuka sekolah guru (Kweekschool dan Hogere Kweekschool) dan sekolah dokter (STOVIA). Baru pada akhir abad ke-19, mulai dibuka Sekolah Angka 1 dan Sekolah Angka 2.
10. Pengaruh Barat terhadap kehidupan masyarakat Indonesia telah menimbulkan nilai-nilai baru dan melalui jalur pendidikan nilai kebangsaan mulai tumbuh. Di dalam bidang agama, pemerintah kolonial membatasi dan mengontrol kegiatan masyarakat.



0 Response to "Sistem pemerintah kolonial Belanda di Indonesia"

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.