KODE ETIK KONTEN MULTIMEDIA INDONESIA

Kode Etik Konten Multimedia Indonesia

Departemen Komunikasi dan Informatika, RI

Draf Awal, v.1.0 – 19/07/2007

KODE ETIK KONTEN MULTIMEDIA INDONESIA

(Dikeluarkan melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika, Republika

Indonesia - Draft Awal)

I. Landasan Filosofis

1. Bahwa pembangunan nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan yang harus

senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat.

2. Bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi melalui

berbagai media termasuk Internet sebagai perwujudan hak asasi manusia dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dilaksanakan secara

bertanggung jawab, selaras dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan

menggunakan hak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Bahwa pemanfaatan Internet sebagai media baru untuk pengumpulan,

pengembangan, dan penyebaran informasi telah menumbuhkan industri

penyediaan konten multimedia nasional yang merupakan karya dan kreativitas

anak bangsa yang perlu dibina kearah menjaga integrasi nasional, mencerdaskan

kehidupan bangsa dan negara, serta mengembangkan industri konten Internet

nasional yang kompetitif.

4. Bahwa untuk mengembangkan potensi industri konten nasional secara maksimal,

diperlukan panduan standar perilaku penyedia dan pemuatan konten multimedia

yang menjaga nilai moral, tata susila, agama, budaya, kepribadian dan kesatuan

bangsa yang berlandaskan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan

yang Adil dan Beradab.

II. Asas

Pedoman perilaku dan standar penyediaan dan pemuatan konten multimedia ditetapkan

berdasarkan asas kepastian hukum, asas manfaat, asas kebebasan, asas etika, asas

kemitraan, dan asas netral teknologi.

III. Tujuan

Pedoman perilaku dan standar penyediaan dan pemuatan konten multimedia ditetapkan

dengan tujuan untuk:

1. Menciptakan iklim penyediaan dan pemuatan konten multimedia yang kondusif,

kooperatif dan sinergis antara pemerintah, pelaku industri dan masyarakat, demi

mencerdaskan kehidupan bangsa dan mensukseskan tujuan pembangunan

nasional dalam bidang teknologi, komunikasi dan diseminasi informasi.

Kode Etik Konten Multimedia Indonesia

Departemen Komunikasi dan Informatika, RI

Draf Awal, v.1.0 – 19/07/2007

2. Memperkukuh integrasi nasional melalui pendayagunaan potensi industri konten

yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan, etika dan keagamaan,

kesopanan, kesusilaan, dan penghormatan terhadap hak-hak pribadi, ketenteraman

publik dan keamanan nasional dan internasional.

3. Menciptakan masyarakat informasi Indonesia yang berintegritas, kreatif, dan

kompetitif.

IV. Fungsi

1. Kode Etik Konten Multimedia berfungsi sebagai panduan perilaku industri konten

multimedia di Indonesia.

2. Kode Etik ini juga sebagai alternatif pengaturan konten multimedia yang strategis,

tidak represif serta tidak memberlakukan aktivitas penyensoran konten secara

sepihak..

V. Arah

1. Pemanfaatan konten dan industri konten demi pelestarian dan pengembangan nilai

budaya bangsa

2. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa

3. Diseminasi informasi yang bebas, positif, dan bertanggungjawab

4. Mengembangkan potensi dan karya kreatif di bidang industri konten multimedia

5. Terpeliharanya ketertiban umum dan rasa kesusilaan.

VI. Landasan Yuridis

1. Undang-undang Dasar 1945, pasal 28E ayat 3 dan pasal 28F.

2. RUU Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal 26.

Kode Etik Konten Multimedia Indonesia

Departemen Komunikasi dan Informatika, RI

Draf Awal, v.1.0 – 19/07/2007

BAB I

KONSEP DASAR DAN PANDUAN UMUM

1. Nama, Tujuan dan Landasan Hukum

1. Nama kode etik ini adalah Kode Etik Konten Multimedia Indonesia (selanjutnya

disebut ‘Kode Etik’) yang bertujuan untuk menyediakan panduan pedoman

standar dan perilaku pemuatan konten multimedia, termasuk Internet di Indonesia,

yang dilandasi dengan ketentuan hukum dan perundangan yang berlaku di

Indonesia.

2. Kode Etik ini ditetapkan oleh Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika,

Republik Indonesia.

2. Pengertian Umum

1. ‘Internet’ adalah media informasi dan komunikasi melalui dan berdasarkan sistem

komputer yang tersambung dengan jaringan komputer global dengan atau tanpa

kabel dimana kontennya dapat diakses oleh publik baik secara terbuka ataupun

berlangganan.

2. ‘Konten’ adalah seluruh suara, tulisan, gambar baik diam maupun bergerak atau

bentuk audio visual lainnya, sajian-sajian dalam bentuk program, atau gabungan

sebagiannya dan/atau keseluruhannya yang dapat diciptakan, diubah, disimpan,

disajikan, dikomunikasikan dan disebarluaskan secara elektronik

3. ‘Konten Internet’ adalah konten yang dicipta, diolah, disimpan, dimuat, dicapai,

dan/atau dikomunikasikan di dalam media Internet, termasuk di dalamnya konten

iklan yang dimuat di dalam media Internet, namun tidak mencakup konten surat

elektronik (email) pribadi selain dalam bentuk ‘spam’; konten Internet yang tidak

disimpan dalam media tertentu; dan konten yang tidak dapat diakses oleh

masyarakat pengguna Internet baik secara gratis maupun dengan bayaran.

4. Multimedia adalah output berdasarkan sistem komputer yang mengintegrasikan

atau mengkonvergensikan teks, suara, gambar diam, gambar bergerak dan/atau

animasi. Termasuk di dalamnya konten yang dimuat di media Internet, games

komputer, film animasi, klip video, file musik, desain grafis komputer dan piranti

lunak aplikasi (application software).

5. ‘Pembuat konten’ adalah orang atau badan hukum yang menghasilkan konten

untuk dipaparkan, dimuat dan/atau disebarkan melalui Internet yang merupakan

subyek hukum negara Republik Indonesia.

6. ‘Pemuat konten’ adalah orang atau badan usaha yang menyelenggarakan

pemuatan konten baik yang dihasilkan sendiri atau yang didapat dari orang lain

baik melalui pembelian ataupun tidak yang dimuat melalui server di wilayah

Kode Etik Konten Multimedia Indonesia

Departemen Komunikasi dan Informatika, RI

Draf Awal, v.1.0 – 19/07/2007

hukum negara Republik Indonesia dan/atau yang terdaftar di penyedia jasa

Internet (ISP) di Indonesia.

7. ‘Penyelenggara jasa hosting konten’ adalah orang atau badan hukum yang

menyediakan jasa fasilitas hosting (penyimpanan) konten menggunakan/melalui

server di wilayah hukum negara Republik Indonesia.

8. ‘Penyelenggara jasa akses Internet’ adalah orang atau badan hukum yang

menyediakan jasa akses Internet yang terdaftar dan/atau beroperasi di Indonesia,

yang menyediakan akses ke konten Internet baik dari Indonesia maupun luar

Indonesia.

9. ‘Penyedia Konten’ adalah orang, kelompok orang dan/atau badan hukum yang

membuat konten multimedia atau yang menyelenggarakan jasa penyediaan,

pemuatan dan penyebaran Konten Multimedia.

10. ‘Pemerintah’ adalah badan pemerintah Republik Indonesia yang berkewenangan

dalam bidang pengaturan konten multimedia dan Internet, dalam hal ini

Departemen Komunikasi dan Informatika, Republik Indonesia.

3. Status Kode Etik

Kode Etik Konten in adalah sebuah panduan perilaku pembuatan dan pemuatan konten

multimedia yang sifatnya mengikat bagi semua pihak penyedia konten.

4. Pemberlakuan Ketentuan Hukum Nasional

1. Kode Etik ini tidak menutupi atau menghalang aspek penegakan hukum yang

terkait dalam pembuatan dan pemuatan konten berdasarkan ketentuan hukum dan

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

2. Kepatuhan terhadap Kode Etik dapat dijadikan pembelaan bagi penyedia konten

di muka pengadilan.

5. Konsep ‘Common carrier’

Penyedia jasa konten yang tidak memiliki kontrol editorial terhadap konten atau

pemuatan konten yang dilarang dan/atau yang tidak terlibat dalam pembuatan konten

yang dilarang tidak bertanggung jawab secara hukum atas pemuatan konten itu. Namun

begitu penyedia jasa tersebut diwajibkan mengambil beberapa langkah penanggulangan

yang sesuai dengan kapasitasnya sebagaimana ditentukan dalam Pedoman Perilaku

Pemuatan Siaran dalam Kode Etik ini.

Kode Etik Konten Multimedia Indonesia

Departemen Komunikasi dan Informatika, RI

Draf Awal, v.1.0 – 19/07/2007

BAB II

PEDOMAN STANDAR KONTEN

1. Ketentuan Umum

1. Pedoman Standar Konten merupakan panduan tentang batasan-batasan apa yang

diperbolehkan dan/atau yang tidak diperbolehkan dimuat dalam konten di

Internet.

2. Batasan-batasan ini didasarkan pada prinsip ‘apa yang berlaku di dunia nyata

berlaku juga di dunia maya’ dan tolak ukurnya adalah menghindari konten yang

tidak sesuai dengan norma kesopanan, kepantasan dan kesusilaan yang diterima

secara umum oleh masyarakat Indonesia yang beragama dan berbudaya; tidak

mencemari dan/atau menyinggung perasaan masyarakat secara umum; tidak

mendorong kepada perbuatan kriminal; tidak mengganggu ketenteraman

masyarakat; dan tidak bersifat mengancam atau aniaya.

3. Pedoman Standar Konten mencakup panduan konten yang berkaitan dengan

kesopanan, kepantasan, dan kesusialaan, dan secara lebih khusus mencakup

konten yang bermuatan kekerasan; kesusilaan; pelecehan nilai-nilai agama dan

kehidupan beragama; pelecehan sosial dan kesukuan; kasar dan makian; fitnah,

penipuan dan kriminalitas; perlindungan terhadap hak-hak pribadi; norma

kekeluargaan dan perlindungan anak, remaja dan wanita.

2. Ketentuan Khusus

1. Kekerasan

· Pemuatan konten yang mengandung kekerasan harus dilakukan secara berhatihati,

bertanggungjawab, dan tidak berlebihan.

· Konten yang mengandung muatan kekerasan tidak boleh dimuat dengan

penggambaran atau presentasi yang dapat dipersepsikan sebagai mengagungagungkan,

membenarkan, mengajak, dan membantu kekerasan.

· Konten yang menunjukkan atau menggambarkan sadisme, pembunuhan,

kriminalitas, penyalahgunuaan NAPZA, kekerasan seksual, penganiayaan anak

dan remaja secara dominan, eksplisit, dan/atau mencemari nilai-nilai kepantasan

dan kemanusiaan adalah dilarang.

2. Kesusilaan

· Pemuatan konten yang mengandung muatan seks harus didasari atas asas

tanggungjawab, justifikasi, tidak dominan, tidak eksplisit, tidakberlebihan, dan

tidak mencemari nilai-nilai kepantasan dan kesusilaan.

Kode Etik Konten Multimedia Indonesia

Departemen Komunikasi dan Informatika, RI

Draf Awal, v.1.0 – 19/07/2007

· Konten yang mengandung muatan seks tidak boleh dimuat dengan

penggambaran atau presentasi yang dapat dipersepsikan sebagai mengagungagungkan,

membenarkan, mengajak, dan membantu dan menganjurkan seks

dan/atau perbuatan seks bebas.

· Penyedia konten dilarang memuat penggambaran atau presentasi muatan seks

eksplisit, eksploitatif dan/atau dominan termasuk pornografi, pornoaksi, ciuman

atas hasrat seksual, hubungan seks eksplisit, pemerkosaan, pelecehan seksual,

eksploitasi seks, perilaku seks menyimpang, dan adegan atau penggambaran

adegan telanjang diluar konteks budaya tertentu.

· Adegan atau penggambaran adegan ciuman dalam konteks kasih sayang dalam

keluarga dan persahabatan diperbolehkan selama tidak eksploitatif dan dalam

konteks kesopanan dan kesusilaan.

3. Pelecehan nilai agama dan kehidupan beragama

· Konten yang mengandung penghinaan, pelecehan, pemojokan dan/atau serangan

terhadap pandangan, keyakinan, ajaran dan praktek agama tertentu adalah

dilarang.

· Tolak ukur berlakunya penghinaan, pelecehan, pemojokan dan/atau serangan

seperti disebut di atas adalah bersandarkan norma dan ajaran agama itu sendiri

yang telah diyakini oleh pemeluknya secara umum.

4. Kesukuan dan pelecehan sosial

· Konten yang mengandung penghinaan, pelecehan, pemojokan dan/atau serangan

terhadap suku dan ras di Indonesia adalah dilarang.

· Konten yang mengandung penghinaan, pelecehan dan/atau serangan terhadap

golongan masyarakat tertentu termasuk anak-anak dan remaja, wanita, golongan

lanjut usia, golongan cacat, penderita penyakit tertentu, masyarakat keturunan

bangsa tertentu, masyarakat profesi tertentu dan warga negara asing adalah

dilarang.

· Konten yang mengandung penghinaan, pelecehan dan/atau penyerangan terhadap

nilai-nlai dan norma-norma kekeluargaan dan perlindungan anak adalah dilarang

5. Kekasaran, fitnah dan penipuan

· Konten yang mengandung kekasaran, makian, fitnah, pencemaran nama baik dan

pembunuhan karakter adalah dilarang.

Kode Etik Konten Multimedia Indonesia

Departemen Komunikasi dan Informatika, RI

Draf Awal, v.1.0 – 19/07/2007

· Konten yang mengandung penipuan baik terhadap invidu atau kelompok tertentu

atau kebohongan terhadap publik adalah dilarang.

6. Perlawanan hukum dan perlindungan hak-hak pribadi

· Konten yang mengandung ajakan, dorongan atau kampanye perbuatan melanggar

hukum, mengganggu ketenteraman masyarakat serta mengancam keamanan

nasional dan hubungan internasional adalah dilarang.

· Konten yang mengandung pelecehan dan pelanggaran terhadap hak asasi

manusia, hak kekayaan intelektuan, atau hak-hak pribadi individu adalah dilarang.

BAB III

PEDOMAN PERILAKU PEMUATAN KONTEN

1. Ketentuan Umum

1. Pedoman Perilaku Pemuatan Konten merupakan panduan tentang batasan-batasan

apa yang diperbolehkan dan/atau yang tidak diperbolahkan berlangsung dalam

proses pemuatan konten multimedia, termasuk konten di Internet.

2. Mempertimbangkan karakteristik khusus media Internet yang interaktif dan lintasbatas

dirasa perlu memberlakukan pedoman perilaku pemuatan konten yang

praktis dan memungkinkan secara teknis maupun finansial dan tidak

membebankan industri dan penyedia konten Internet.

3. Pedoman yang diberlakukan tidak boleh mengakibatkan penghambatan terhadap

perkembangan teknologi komunikasi dan informatika di Indonesia

4. Penyedia konten dilarang menyajikan dan/atau menyebarkan konten yang

dilarang sebagaimana diatur dalam Pedoman Standar Konten.

5. Penyedia konten tidak berkewajiban untuk memonitor aktivitas pemuatan konten

oleh pelanggan atau orang lain.

6. Penyedia konten tidak diwajibkan untuk memfilter atau memblokir akses terhadap

konten yang berpotensi melanggar Pedoman Standar Konten, kecuali setelah ada

peringatan dari Forum Industri Konten untuk mengambil tindakan baik sementara

ataupun tetap terhadap konten yang dianggap atau dinyatakan melanggar.

7. Penyedia konten tidak berkewajiban untuk menyimpan data komunikasi dan

aktivitas elektronik pelanggan untuk keperluan penyidikan kecuali jika

Kode Etik Konten Multimedia Indonesia

Departemen Komunikasi dan Informatika, RI

Draf Awal, v.1.0 – 19/07/2007

penyimpanan itu diminta oleh aparat yang berwenang untuk menyidik dan

berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku.

8. Penyedia konten berkewajiban mematuhi ketentuan-ketentuan khusus Pedoman

Perilaku Pemuatan Konten sebagaimana disebutkan dalam Kode Etik ini

berdasarkan kapasitas dan otoritas yang dimiliki oleh masing-masing penyedia

konten.

2. Ketentuan Khusus

1. Penyelenggara Jasa Internet (Internet Access Service Provider)

· Penyelenggara Jasa Internet harus menaati Pedoman Perilaku Pemuatan Konten

sebagaimana diatur oleh Kode Etik ini.

· Penyelenggara Jasa Internet perlu memastikan bahwa di dalam setiap

perjanjian/kontrak penyelenggaraan jasa Internet antara Penyelenggara Jasa

Internet dan pelanggan dicantumkan, antara lain:

o Bahwa pelanggan wajib menaati hukum dan perundangan negara Republik

Indonesia yang berlaku, dan juga ketentuan Kode Etik ini;

o Bahwa pelanggan berkewajiban untuk tidak menyediakan, memuat atau

menyebarkan konten yang dilarang menurut Kode Etik ini.

o Bahwa jika pelanggan melanggar kewajiban di atas, maka Penyelenggara

Jasa Internet berhak mencabut akses Internet yang dilanggan.

o Bahwa Penyelenggara Jasa Internet berhak memblokir akses kepada konten

yang dilarang berdasarkan prosedur pengaduan dan penegakan yang

ditentukan dalam Kode Etik ini.

· Untuk memfasilitasi ketentuan kontrak di atas, maka Penyelenggara Jasa Internet

harus menginformasikan kepada pelanggan tentang keberadaan dan ketentuan

Kode Etik ini, baik melalui pemuatan Kode Etik ini di situs Penyelenggara Jasa

Internet, atau melalui link kepada situs Forum Industri Konten.

· Jika Penyelenggara Jasa Internet telah diberitahu oleh Forum Industri Konten

tentang adanya konten terlarang yang dimuat oleh pengguna atau pelanggannya,

jika identitas penguna atau pelanggan itu dapat diketahui, maka Penyelenggara

Jasa Internet wajib segera memberitahu pelanggannya itu untuk menanggalkan

konten yang dimaksud dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Penyelenggara

Jasa Internet sendiri, namun tidak lebih dari 3 hari kerja.

· Jika pelanggan tidak mematuhi peringatan tersebut, maka Penyelenggara Jasa

Internet dapat menghentikan sementara atau tetap jasa akses Internet pelanggan

tersebut.

Kode Etik Konten Multimedia Indonesia

Departemen Komunikasi dan Informatika, RI

Draf Awal, v.1.0 – 19/07/2007

· Penyelenggara Jasa Internet tidak bertanggung jawab atas konten yang dilarang

namun dimuat di server luar negeri atau diakses melalui Penyelenggara Jasa

Internet luar negeri. Akan tetapi ini tidak menutup kemungkinan penggugatan

atas pemuat konten bersangkutan melalui jalur hukum.

2. Penyelenggara Jasa Hosting Konten (Internet Content Hosting Provider)

· Penyelenggara Jasa Hosting Konten harus menaati Pedoman Perilaku Pemuatan

Konten sebagaimana diatur oleh Kode Etik ini.

· Penyelenggara Jasa Hosting Konten perlu memastikan bahwa di dalam setiap

perjanjian/kontrak penyediaan jasa hosting antara Penyelenggara Jasa Hosting

Konten dan pelanggan dicantumkan, antara lain:

o Bahwa pelanggan wajib menaati hukum dan perundangan negara Republik

Indonesia yang berlaku, dan juga ketentuan Kode Etik ini;

o Bahwa pelanggan berkewajiban untuk tidak menyediakan, memuat atau

menyebarkan konten yang dilarang menurut Kode Etik ini.

o Bahwa jika pelanggan melanggar kewajiban di atas, maka Penyelenggara

Jasa Hosting Konten berhak mencabut jasa hosting yang dilanggan.

o Penyelenggara Jasa Hosting Konten berhak menghapus konten yang dilarang

berdasarkan prosedur pengaduan dan penegakan yang ditentukan dalam Kode

Etik ini.

· Untuk memfasilitasi ketentuan kontrak di atas, maka Penyelenggara Jasa Hosting

Konten harus menginformasikan kepada pelanggan tentang keberadaan dan

ketentuan Kode Etik ini, baik melalui pemuatan Kode Etik ini di situs

Penyelenggara Jasa Hosting Konten, atau melalui link kepada situs Forum

Industri Konten.

· Jika Penyelenggara Jasa Hosting Konten telah diberitahu oleh Forum Industri

Konten tentang adanya konten terlarang yang dimuat oleh pengguna atau

pelanggannya, jika identitas penguna atau pelanggan itu dapat diketahui, maka

Penyelenggara Jasa Hosting Konten wajib segera memberitahu pelanggannya itu

untuk menghilangkan konten yang dimaksud dalam jangka waktu yang

ditentukan oleh Penyelenggara Jasa Hosting Konten sendiri, namun tidak lebih

dari 2 hari kerja.

· Jika pelanggan tidak mematuhi peringatan tersebut, maka Penyelenggara Jasa

Hosting Konten dapat menghentikan sementara atau tetap jasa hosting pelanggan

tersebut.

3. Pemuat Konten (Internet Content Provider and/or Content Aggregator)

· Pemuat Konten harus menaati Pedoman Standar Konten sebagaimana diatur oleh

Kode Etik ini.

Kode Etik Konten Multimedia Indonesia

Departemen Komunikasi dan Informatika, RI

Draf Awal, v.1.0 – 19/07/2007

· Pemuat Konten perlu memastikan bahwa di dalam setiap perjanjian/kontrak

penyediaan ruang elektronik untuk pemuatan konten dengan orang lain

(pengguna/pelanggan) dicantumkan, antara lain:

o Bahwa pengguna/pelanggan wajib menaati hukum dan perundangan negara

Republik Indonesia yang berlaku, dan juga ketentuan Kode Etik ini;

o Bahwa pengguna/pelanggan berkewajiban untuk tidak menyediakan, memuat

atau menyebarkan konten yang dilarang menurut Kode Etik ini.

o Bahwa jika pengguna/pelanggan melanggar kewajiban di atas, maka Pemuat

Konten berhak menghilangkan konten yang dilarang itu.

o Pemuat Konten berhak menghapus konten yang dilarang berdasarkan

prosedur pengaduan dan penegakan yang ditentukan dalam Kode Etik ini.

· Untuk memfasilitasi ketentuan kontrak di atas, maka Pemuat Konten harus

menginformasikan kepada pengguna/pelanggan tentang keberadaan dan

ketentuan Kode Etik ini, baik melalui pemuatan Kode Etik ini di situs Pemuat

Konten, atau melalui link kepada situs Forum Industri Konten.

· Jika Pemuat Konten telah diberitahu oleh Forum Industri Konten tentang adanya

konten terlarang yang dimuat oleh pengguna atau pelanggannya, jika identitas

penguna atau pelanggan itu dapat diketahui, maka Pemuat Konten wajib segera

memberitahu pengguna/pelanggannya itu untuk menghilangkan konten yang

dimaksud dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Penyedia Jasa Internet

sendiri, namun tidak lebih dari satu hari kerja.

· Jika pengguna/pelanggan tidak mematuhi peringatan tersebut, maka Pemuat

Konten dapat menghilangkan sementara atau tetap konten yang dilarang tersebut.

4. Pembuat Konten (Content Developer)

· Pembuat Konten harus menaati Pedoman Standar Konten sebagaimana diatur

oleh Kode Etik ini.

· Jika Pembuat Konten telah diberitahu oleh Pemuat Konten, Penyedia Jasa

Hosting Konten, Penyedia Jasa Internet, atau oleh Forum Industri Konten tentang

adanya konten terlarang yang dia ciptakan/hasilkan yang dimuat oleh masingmasing

pihak di atas, maka Pembuat Konten wajib segera menarik peredaran dan

pemuatan konten yang dimaksud baik dengan mengeluarkannya secara total dari

media Internet atau dengan memodifikasi dan menghilangkan bagian yang

melanggar Pedoman Standar Konten saja. Tindakan ini harus diambil dalam

jangka waktu yang ditentukan oleh pihak pemberi peringatan.

· Jika Pembuat Konten tidak mematuhi peringatan tersebut, maka konten terkait

dapat dihilangkan oleh pihak yang meberi peringatan.

Kode Etik Konten Multimedia Indonesia

Departemen Komunikasi dan Informatika, RI

Draf Awal, v.1.0 – 19/07/2007

· Ketentuan di atas tidak berlaku apabila konten yang dilarang itu dimuat di

Internet oleh orang lain tanpa pengetahuan atau izin Pembuat Konten.

BAB IV

PENEGAKAN DAN PENGADUAN

1. Mekanisme dan Penyelesaian Pengaduan

· Pemerintah sebagai pelaksana Kode Etik Konten ini wajib mensosialisasikan

Kode Etik beserta ketentuan yang mencakup Pedoman Standar Konten dan

Pedoman Perilaku Pemuatan Konten kepada seluruh pihak yang terlibat dalam

pembuatan, pemuatan, penyediaan dan pengaksesan konten Internet, dan juga

kepada industri terkait dan masyarakat pada umumnya.

· Setiap orang atau sekelompok orang yang mengetahui adanya pelanggaran

terhadap Pedoman Standar Konten dapat mengadukannya ke badan pengaduan

yang dibentuk oleh Pemerintah.

· Pengaduan dapat dilakukan dengan cara apapun baik melalui komunikasi online

ataupun non-online, dan mesti mencantumkan perincian dugaan pelanggaran

tanpa harus merujuk secara spesifik kepada bagian tertentu dalam Kode Etik ini,

beserta perincian identitas pengadu.

· Badan pengaduan yang dibentuk oleh Pemerintah menampung, meneliti, dan

menindaklanjuti aduan, sanggahan dan masukan dari pengadu terhadap

pembuatan dan pemuatan konten tertentu di Internet sebagaimana yang diadukan.

· Sebelum mengambil keputusan atas aduan yang diterimanya, pihak pemerintah

harus mendengar tanggapan dan penjelasan pihak yang diadukan, melakukan

pengecekan, klarifikasi, dan penelitian konten yang diperlukan.

· Pemerintah Indonesia dalam mengambil keputusan terhadap aduan terkait, harus

menjalankannya secara adil dan mengedepankan asas praduga tidak bersalah.

Dan jika keputusan sudah dibuat, maka harus segera disampaikan kepada pihak

yang terkait (pengadu dan yang diadukan), juga agar diambil tindakan atau

sanksi yang sesuai.

2. Sanksi

Pelanggaran atas Pedoman Standar Konten dan Pedoman Perilaku Pemuatan Konten

dikenakan sanksi administratif sebagai berikut:

· Teguran tertulis;

· Denda administratif;

Kode Etik Konten Multimedia Indonesia

Departemen Komunikasi dan Informatika, RI

Draf Awal, v.1.0 – 19/07/2007

· Penarikan/penghilangan konten yang melanggar;

· Pencabutan langganan akses Internet;

· Penolakan perpanjangan izin penyelenggaraan hosting dan/atau akses Internet;

dan atau

· Pencabutan izin penyelenggaraan hosting dan/atau akses Internet.

BAB V

PERAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT

1. Peran Pemerintah

· Kode Etik ini bertujuan mensinergikan kemitraan pihak yang terkait dalam

industri pembuatan, penyediaan dan pemuatan konten Internet di Indonesia, yang

mancakup pemerintah, industri konten, dan masyarakat.

· Pemerintah berkewajiban membina dan memfasilitasi suksesnya pelaksanaan

Kode Etik ini dalam kapasitasnya sebagai pembina industri konten dan

pemenfaatan teknologi informasi pada umumnya.

2. Peran Masyarakat

· Masyarakat berperan meningkatkan pemanfaat teknologi informasi khususnya

melalui pemanfaatan konten Internet sesuai dengan ketentuan Kode Etik ini.

· Peran masyarakat lebih difungsikan untuk konsultasi dan mediasi serta

pengecekan dan penyeimbang dalam pelaksanaan Kode Etik yang efektif.

· Peran masyarakat ini dapat dikembangkan lebih lanjut melalui forum konsultasi

dan mediasi yang dapat dibentuk oleh Pemerintah.