I.
Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan
memilih jawaban yang paling benar!
1.
Kekuasaan adalah kemampuan dalam suatu hubungan sosial untuk melaksanakan
kemauan sendiri sekalipun mengalami perlawanan. Pernyataan tersebut dikemukakan
oleh...
- Harold D. Laswell
- Max Weber
- Abraham Kaplan
- John Locke
- Montesquieu
2.
Dalam sistem pemerintahan Presidensial, Presiden adalah sebagai...
a.
kepala negara dan kepala pemerintahan
b.
penjelma kedaulatan rakyat
c.
penanggung jawab dalam berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara
d.
pelaksana pemerintahan tertinggi dari semua bidang kehidupan
e.
panglima tertinggi TNI Angkatan Darat, Laut, dan Udara
3.
Hak istimewa (prerogatif) Presiden sebagai kepala negara berdasarkan UUD
1945 adalah...
a.
membuat UU bersama dengan DPR
b.
mengubah UUD
c.
memberikan grasi dan rehabilitasi
d.
mengangkat dan memberhentikan menteri
e.
menetapkan peraturan pemerintah
4.
Kepala Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK) berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Presiden melalui...
a.
MA
b.
MK
c.
DPR
d.
Menteri
e.
MPR
5.
Penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah
daerah disebut...
a.
otonomi
b.
daerah otonom
c.
sentralisasi
d.
dekonsentrasi
e.
desentralisasi
6.
Salah satu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah
adalah...
a.
pertahanan
b.
menetapkan PERDA
c.
yustisi
d.
moneter
e.
pendidikan
7.
Urutan sila-sila dari Pancasila yang kita gunakan sekarang ini sesuai
dengan...
a.
alinea keempat Pembukaan UUD 1945
b.
alinea keempat Piagam Jakarta
c.
rumusan Pancasila usulan Moh. Yamin
d.
rumusan Pancasila usulan Ir. Soekarno
e.
hasil sidang BPUPKI yang pertama
8.
Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 menghendaki negara Indonesia
berbentuk negara kesatuan dengan sistem...
a.
sentralisasi
b.
dekonsentrasi
c.
desentralisasi
d.
integralistik
e.
federalistik
9.
Setiap sila dalam Pancasila saling menjiwai dan dijiwai. Sila keempat
Pancasila dijiwai dan menjiwai sila...
a.
menjiwai sila 1, 2, 3 dan dijiwai sila 5
b.
menjiwai sila 2, 3, 5 dan dijiwai sila 1
c.
dijiwai sila 3, 5, 1 dan menjiwai sila 2
d.
dijiwai sila 1, 2, 3 dan menjiwai sila 5
e.
menjiwai sila 5, 1, 2 dan dijiwai sila 3
10. Sistem pemerintahan di mana
menteri/menteri tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau
Parlemen, tetapi kepada Presiden disebut...
a.
republik
b.
monarki
c.
parlementer
d.
presidensiil
e.
demokrasi
11. Penghayatan dan pengamalan
Pancasila hendaknya...
a.
mengutamakan sila pertama
b.
dilakukan sila demi sila secara terpisah
c.
dilakukan sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh
d.
memandang bahwa Pancasila dapat dikelompokkan
e.
memperhatikan sila pertama yang lebih penting
12. Wilayah negara Indonesia
diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal...
a.
24 C ayat (1-5)
b.
25
c.
25 A
d.
26 ayat (1)
e.
26 ayat (2)
13. Deklarasi Juanda 13 Desember
1957 Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa Indonesia merupakan...
a.
negara berpenduduk terbesar di dunia
b.
negara berpulau atau memiliki pulau terbanyak di dunia
c.
satu kesatuan wilayah nusantara, laut bukan sebagai pemisah tetapi sebagai
pemersatu bangsa Indonesia
d.
negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah
yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang
e.
negara kesatuan yang berbentuk republik
14. Batas wilayah laut Negara
Kesatuan Republik Indonesia di sebelah utara berbatasan langsung dengan laut
negara-negara berikut ini..., kecuali...
a.
Malaysia
b.
Singapura
c.
Vietnam
d.
Pulau Nikobar India
e.
Filipina
15. Seseorang secara otomatis
menjadi warga negara tanpa harus melakukan tindakan hukum tertentu, disebut...
a.
apatride
b.
bipatride
c.
stelsel aktif
d.
stelsel pasif
e.
asas persamaan hukum
16. Berikut ini yang bukan
termasuk asas-asas kewarganegaraan yang dianut Undang-Undang No. 12 Tahun 2006
tentang kewarganegaraan Republik Indonesia yaitu...
a.
asas kewarganegaraan ganda terbatas
b.
asas persamaan hak
c.
asas ius sanguinis
d.
asas ius soli
e.
asas kewarganeraan tunggal
17. Laki-laki dan perempuan
sederajat. Oleh karena itu, perkawinan yang terjadi di antara mereka tidak
menyebabkan salah satu pihak tunduk secara hukum kepada yang lain. Dengan
demikian, perkawinan tidak menyebabkan terjadinya perubahan status
kewarganegaraan salah satu pihak. Hal tersebut menganut asas...
a.
persamaan derajat
b.
kepentingan nasional
c.
perlindungan maksimum
d.
kebenaran substansif
e.
pengakuan dan penghormatan terhadap HAM
18. Berikut ini bukan termasuk
hal-hal yang menyebabkan hilangnya kewarganegaraan RI adalah...
a.
tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganeraan lain sedangkan ia
mendapat kesempatan untuk itu
b.
memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri
c.
telah berusia 18 tahun atau sudah kawin
d.
dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya
sendiri
e.
masuk dinas tentara asing tanpa seizin presiden
19. Kebebasan memeluk agama
diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal...
a.
27 ayat (2)
b.
26 ayat (2)
c.
25 A
d.
29 ayat (1)
e.
28 E ayat (2)
20. Pembinaan kerukunan hidup
antar umat beragama membutuhkan...
a.
pengawasan segenap aparatur kementerian agama
b.
pengawasan segenap aparatur kejaksaan
c.
permohonan tentang berbagai ajaran agama
d.
saling tenggang rasa antarsesama pemeluk agama
e.
perlunya sarana peribadatan yang lengkap untuk sesama agama
21. Yang tidak termasuk cara-cara
penyelenggaraan bela negara adalah...
a.
pengabdian sebagai anggota TNI dan POLRI
b.
diselenggarakan hanya oleh TNI dan POLRI
c.
pelatihan dasar kemiliteran
d.
pengabdian sesuai dengan profesi
e.
pendidikan kewarganegaraan
22. Pendidikan kewarganegaraan
dapat dijadikan wahana bagi peserta didik dalam pembelaan negara, karena dapat
menanamkan...
a.
nasionalisme dan patriotisme
b.
rasa solidaritas
c.
jiwa anti kolonialisme
d.
keberanian
e.
gotong royong
23. Kabinet pada masa
pemerintahan Presiden Joko Widodo diberi nama...
a.
Gotong Royong
b.
Indonesia Bersatu
c.
Kerja
d.
Karya
e.
Merah Putih
24. Berikut ini bukan termasuk
tugas dan wewenang MPR setelah amandemen UUD 1945, yaitu...
a.
mengubah UUD
b.
menetapkan UUD
c.
melantik Presiden dan Wakil Presiden
d.
memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden pada masa jabatannya
e.
memilih Presiden dan Wakil Presiden
25. Berdasarkan ketentuan dalam
UUD 1945, DPR tidak mempunyai tugas pokok dan kewenangan...
a.
membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat
persetujuan bersama
b.
menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD
c.
bersama-sama pemerintah atau Presiden mengangkat menteri
d.
memberikan persetujuan calon Hakim Agung yang diusulkan oleh Komisi
Yudisial untuk ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden
e.
membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan dan petanggungjawaban
keuangan negara yang disampaikan oleh BPK